RRI.CO.ID, Ternate – Tim Penanganan Darurat Provinsi Maluku Utara kembali turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir di Kabupaten Halmahera Utara, Sabtu, 7 Februari 2026. Monitoring ini difokuskan pada sejumlah jembatan dan ruas jalan vital yang sempat terputus akibat banjir besar awal Januari lalu.

Rombongan dipimpin Kepala BPBD Maluku Utara, Fehby Alting, bersama Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Malut, Daniel Panannangan. Titik peninjauan meliputi Jembatan Ake Sakita, Jembatan Ake Kusuwani, Jembatan Ake Aru, serta satu jembatan di Desa Pacao, Kecamatan Loloda Utara. Selain itu, tim juga mengecek kondisi jalan longsor di Desa Posi-posi, yang merupakan bagian dari ruas Negidiho–Lapi dan Lapi–Darume.

Perjalanan tim dimulai dari Kota Ternate menuju Sofifi menggunakan speed boat, sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Tobelo pada Jumat, sehari sebelumnya. Keesokan harinya, pada Sabtu, sejak pukul 08.30 WIT, tim bergerak menuju titik-titik penanganan darurat, dimulai dari Jembatan Ake Aru.

Di lokasi tersebut, oprit jembatan tak mampu menahan derasnya arus banjir akibat hujan intensif pada 6–9 Januari. Akibatnya, oprit kiri dan kanan sepanjang 69,68 meter terlepas dari badan jembatan, memutus total akses utama warga Galela dan Loloda menuju pusat kabupaten.

Fehby Alting menjelaskan, setelah menerima laporan kerusakan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda langsung menginstruksikan gerak cepat lintas instansi.

“Ibu Gubernur mengambil keputusan agar penanganan darurat segera dilakukan. Tujuannya supaya akses bisa kembali terbuka, mobilitas masyarakat pulih, dan distribusi barang berjalan normal,” ujar Fehby di sela peninjauan.

Menurutnya, monitoring ini memastikan seluruh pekerjaan darurat berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti. Pemerintah Provinsi melalui BPBD dan Dinas PUPR membuka akses sementara dan melakukan penimbunan badan oprit. Balai Wilayah Sungai membangun bronjong untuk mengarahkan aliran air agar tidak kembali merusak struktur, sementara Balai Pelaksana Jalan Nasional menyiapkan pembangunan oprit permanen di sisi kiri dan kanan jembatan.

Peninjauan lapangan juga melibatkan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Inspektorat Provinsi, serta mendapat pengawasan langsung dari Anggota DPRD Malut Dapil Morotai–Halmahera Utara, Aksandri Kitong. Kehadiran unsur pengawas ini bertujuan memastikan seluruh proses perbaikan berjalan cepat, tepat sasaran, dan aman bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana sebagai urat nadi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah utara Pulau Halmahera.