RRI.CO.ID, Tidore - Sebanyak 21 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Maluku Utara mulai mengelola dan menanami lahan pertanian seluas 10,5 hektare secara serentak sebagai langkah konkret memperkuat kemandirian pangan daerah, Sabtu 7 Februari 2026. Program ini dipusatkan di SMK Negeri 4 Tidore Kepulauan, Kota Tidore Kepulauan, dan dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Abubakar Abdullah.

Dalam sambutannya, Sarbin Sehe menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan pilar strategis bangsa, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun ketahanan nasional. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang dinilai berhasil menjaga stabilitas pangan nasional, termasuk pemenuhan kebutuhan beras tanpa bergantung pada impor.

Lebih lanjut, Sarbin mendorong transformasi pendidikan vokasi, khususnya SMK, agar tidak hanya kuat di teori tetapi juga unggul dalam praktik lapangan. Menurutnya, keterlibatan langsung siswa dalam sektor pertanian akan mengurangi ketergantungan pasokan hortikultura dari luar daerah sekaligus menciptakan lulusan yang siap kerja dan berjiwa wirausaha.

“SMK harus melahirkan sumber daya manusia yang diterima industri, mampu berinovasi, dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Sektor pertanian adalah peluang besar bagi generasi muda Maluku Utara,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan teknologi pertanian modern serta kepastian akses pasar. Tanpa dua hal tersebut, kegiatan produksi dikhawatirkan hanya berhenti di tahap penanaman tanpa memberi dampak ekonomi berkelanjutan bagi sekolah maupun masyarakat sekitar.

Sementara itu, Kepala Bidang SMK, Makmur, menjelaskan bahwa khusus di SMK Negeri 4 Tidore Kepulauan, penanaman dilakukan pada lahan seluas dua hektare milik sekolah dengan komoditas utama pepaya California dan jagung.

“Adapun SMK lain menyesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah, seperti nanas, kacang-kacangan, bayam, serta berbagai jenis hortikultura lainnya,”kata Makmur.

Kunjungan Wakil Gubernur dan Kadikbud juga dimanfaatkan untuk meninjau pemanfaatan peralatan pertanian hasil Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025, serta unit peternakan ayam yang dikelola sekolah sebagai bagian dari pembelajaran berbasis produksi.

Program kolaboratif ini diharapkan menjadi model integrasi antara kebijakan pangan nasional dan pendidikan vokasi daerah, guna melahirkan generasi terampil sekaligus mempercepat terwujudnya kemandirian pangan di Maluku Utara.