RRI.CO.ID, Ternate - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto terkait gerakan nasional penggantian atap rumah dari seng ke genteng berbahan tanah liat atau gentengisasi.

Program tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para kepala daerah dan unsur forkopimda se-Indonesia dalam pertemuan nasional yang berlangsung di kawasan Sentul, Bogor, pada 2 Februari 2026.

Presiden menekankan pentingnya gerakan gentengisasi sebagai bagian dari upaya memperindah wajah permukiman Indonesia, sekaligus mendorong hunian yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Sherly langsung menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara untuk melakukan kajian teknis menyeluruh, mulai dari perhitungan rencana anggaran biaya, metode pelaksanaan, hingga kesiapan material lokal.

“ Saya sudah menugaskan Dinas PU untuk menghitung RAB dan metode pelaksanaan gentengisasi. Karena sekarang kita juga punya program rumah tidak layak huni, jadi perlu dilihat apakah secara biaya memungkinkan untuk diterapkan,” ujar Sherly kepad rri.co.id, usai menghadiri peresmian Sarpras pendidikan di SMA Negeri 5 Ternate, Kamis 5 Februari 2026.

Menurutnya, penggunaan genteng tanah liat memiliki banyak keunggulan dibandingkan atap seng, terutama dalam menjaga suhu rumah agar tidak terlalu panas serta lebih ramah lingkungan karena berbahan alami.

Selain itu, genteng dinilai lebih tahan lama dan minim risiko karat, sehingga berpotensi menekan biaya perawatan rumah dalam jangka panjang.

Sherly menegaskan, keputusan akhir penerapan program gentengisasi di Maluku Utara akan sangat bergantung pada hasil kajian teknis yang tengah disusun Dinas PUPR.

“ Apakah secara bahan material kita punya, apakah secara metode, teknologi, dan alat kita siap. Jika semua tersedia, tentu kita akan melaksanakan sesuai dengan perintah Pak Presiden,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap, program gentengisasi dapat terintegrasi dengan skema bantuan rumah tidak layak huni yang selama ini berjalan, sehingga mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat secara lebih merata.

Jika seluruh aspek teknis dan anggaran dinyatakan siap, Maluku Utara berpeluang menjadi salah satu daerah di kawasan timur Indonesia yang lebih awal merealisasikan kebijakan nasional tersebut.