RRI.CO.ID, Ternate- Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber baru pendapatan asli daerah (PAD), mengingat tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp800 miliar yang berdampak langsung pada pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, sektor kelautan dan perikanan kini menjadi salah satu prioritas strategis pembangunan ekonomi daerah.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, Kadri Laetje, mengatakan pemangkasan TKD tersebut membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih keras dan lebih inovatif dalam menggali potensi daerah yang mampu mendatangkan pendapatan.

Dengan pemangkasan ini, daerah sudah pasti merasakan dampaknya. Karena itu, Gubernur terus mendorong seluruh pimpinan OPD agar berinovasi dan berkreasi memanfaatkan potensi daerah yang bisa memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” ujar Kadri kepada RRI, Senin (19/1/2026).

Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar karena wilayah laut Maluku Utara mencapai lebih dari 70 persen. Namun potensi tersebut belum dikelola secara maksimal dan profesional.

Ia menegaskan, pengembangan sektor perikanan tidak boleh hanya bergantung pada sistem alami atau ekologi semata, tetapi harus diarahkan pada pengembangan perikanan budidaya yang terencana dan berkelanjutan.

“Ini adalah potensi sumber daya alam yang harus kita kembangkan, di mana kita tidak hanya sekadar mengharapkan secara natural, tetapi juga harus mengedepankan konsep pengembangan perikanan buatan, sehingga ke depan bisa mensuplai dan memberikan kontribusi terhadap PAD,” ucapnya.

Kadri menjelaskan, sektor perikanan memiliki empat subsektor utama yang saling terintegrasi, yakni perikanan tangkap, pengolahan hasil perikanan atau perikanan daya saing, perikanan budidaya, serta tata ruang laut. Keempat subsektor tersebut dinilai menjadi penggerak utama peningkatan PAD jika dikelola secara sistematis.

Dari keempat subsektor itu, dua sektor yang paling menjanjikan kontribusi besar terhadap PAD adalah perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kedua sektor primer tersebut kemudian diarahkan pada pengembangan sektor sekunder melalui pengolahan hasil perikanan dan diversifikasi produk.

“Dua aspek tadi mendorong perikanan primer, lalu dijawab dengan perikanan sekunder yaitu pengolahan dan pengembangan produk perikanan sehingga memberikan nilai tambah. Dari nilai tambah itu akan muncul efek domino, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan kontribusi PAD bagi pemerintah daerah,” kata Kadri.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Maluku Utara, Hamka Karepesina, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah yang memprioritaskan sektor kelautan dan perikanan.

Ia menilai, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan dukungan konkret bagi nelayan, mulai dari akses permodalan, teknologi penangkapan dan budidaya, hingga kepastian pasar.

“Kalau sektor ini dikelola serius, dampaknya bukan hanya ke PAD, tapi langsung ke kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis, optimalisasi sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi penopang utama ekonomi daerah di tengah keterbatasan fiskal akibat pemangkasan dana transfer pusat ke daerah, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi wilayah kepulauan.