KBRN, Ternate: Komite II DPD RI menginventarisasi masalah industri pertambangan di Maluku Utara dalam kunjungan kerja, Senin (3/2/2025). Inventarisasi masalah tersebut erat kaitannya dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batu Bara.
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br Sitepu, mengatakan, dalam rapat dengan pemangku kepentingan di Royal Resto Ternate, pihaknya telah mendapat banyak masukan. Masukan tersebut kemudian dijadikan data untuk penyusunan RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara.
"Kita menginventarisasi masalah yang ada terkait dengan penyusunan RUU hilirisasi, keberlanjutan komoditas mineral dan batu bara," ucap Badikenita. "Ini tentunya untuk melengkapi adanya undang-undang (UU), misalnya UU Minerba, nah kita ingin melihat keberlanjutannya."
Keberlanjutan industri hilirisasi dimaksud kata dia meliputi sejumlah aspek penting. Selain aspek pertumbuhan ekonomi, Komite II ingin keberadaan industri di Maluku Utara harus memberikan nilai positif untuk kesejahteraan masyarakat.
"Keberlanjutan di sini misalnya terkait dengan tenaga kerja atau sumber daya manusianya. Apakah daerah-daerah yang menjadi objek adanya industrialisasi itu juga sudah mempersiapkan SDM, terutama SDM lokal," ucap senator asal Sumatera Utara itu.
Selain itu, pemanfaatan industri hilirisasi juga menjadi salah satu poin penting yang digarap segenap pimpinan dan anggota Komite II yang hadir di Maluku Utara.
"Kemudian dalam RUU ini kita akan memasukan kira-kira hilirisasi ini sejauh mana pemanfaatannya. Juga bagaimana dana bagi hasil dari adanya kegiatan investasi di daerah-daerah seluruh Indonesia," kata Badikenita, menjelaskan.
Selain Maluku Utara, dua provinsi lainnya yang dikunjungi Komite II yakni Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau. Dalam agenda yang sama menyerap masalah maupun aspirasi di daerah untuk memboboti penyusunan RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....