Wawali Dorong Keterbukaan Informasi untuk Perkuat Kepercayaan Masyarakat

RRI.CO.ID,Tidore - Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman mendorong penguatan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Hal itu disampaikan Ahmad saat menerima kunjungan kerja Ketua Komisi Informasi Maluku Utara Isra Muksin bersama rombongan di ruang kerja Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Selasa 6 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut membahas penguatan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi diharapkan dapat dilakukan secara terarah, terukur, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ahmad mengatakan, keterbukaan informasi publik sudah menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja pemerintahan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

“Sudah saatnya informasi publik menjadi keharusan untuk mendukung kinerja pemerintahan. Keterbukaan informasi dapat memberikan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, sehingga informasi yang perlu diketahui masyarakat dapat disampaikan secara terukur dan terarah,” kata Ahmad.

Ia mengapresiasi kunjungan Komisi Informasi Maluku Utara dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk terus membuka ruang bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut dia, keterbukaan informasi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah, termasuk dalam pelaksanaan program di bidang kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya.

“Kami sangat memberikan apresiasi atas kunjungan Komisi Informasi di Pemerintah Kota Tidore. Pada prinsipnya, Pemerintah Kota Tidore terus membuka ruang dalam memberikan informasi karena keterbukaan informasi publik merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Ahmad berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Komisi Informasi Maluku Utara dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik.

Ia menilai, tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif membutuhkan dukungan keterbukaan informasi yang dapat diakses masyarakat.

“Semoga segala bentuk informasi dapat diketahui publik. Masyarakat harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah. Dalam setiap perumusan kebijakan terkait keterbukaan informasi publik, manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga pemerintah daerah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Maluku Utara Isra Muksin mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Isra, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban pelayanan publik, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di Kota Tidore Kepulauan, Isra mendorong pemerintah daerah memperkuat pengelolaan situs web resmi serta pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Dukungan website dan pelaksanaan PPID di Kota Tidore Kepulauan diperlukan agar dapat dilakukan klasterisasi jenis-jenis keterbukaan informasi publik,” ujar Isra.

Ia mengatakan, Komisi Informasi Maluku Utara berencana melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada 2027 yang melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara.

“Pada 2027 rencananya kami akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Maluku Utara yang akan melibatkan kabupaten dan kota se-Maluku Utara. Karena itu, kami meminta dukungan Pemerintah Kota Tidore, dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota, untuk mendukung kegiatan tersebut,” kata Isra.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum DR Syofyan Saraha, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Tidore Kepulauan Muhammad Syarif, serta rombongan Komisi Informasi Maluku Utara.(*)