RRI.CO.ID, Ternate - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp15 miliar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Tambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), serta kebutuhan belanja pegawai.

Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, mengatakan pagu anggaran yang diusulkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp12 miliar. Meski demikian, penyusunan program tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang masih terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

“Kami menyusun usulan program sesuai kemampuan keuangan daerah. Dari sekitar Rp12 miliar pada tahun sebelumnya, kami mengusulkan menjadi Rp15 miliar agar sejumlah program prioritas dapat kembali berjalan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat mengaktifkan kembali sejumlah program yang sempat dikurangi pada 2026 akibat keterbatasan anggaran, sehingga pelaksanaannya dapat kembali seperti pada 2025.

Salah satu program yang menjadi prioritas adalah pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan dan kelurahan yang pada tahun ini belum mendapatkan dukungan pembiayaan. Selain itu, Musrenbang tingkat Kota Ternate juga direncanakan kembali berlangsung selama tiga hari setelah sebelumnya hanya dilaksanakan selama satu hari.

“Pelaksanaan Musrenbang yang lebih optimal akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” ujar Thamrin.

Selain Musrenbang, Bappelitbangda juga mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan. Menurutnya, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah merupakan tugas strategis Bappelitbangda yang tidak dapat diabaikan.

“Karena keterbatasan anggaran, kegiatan monitoring dan evaluasi sempat dikurangi. Padahal fungsi tersebut sangat penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan,” katanya.

Thamrin menambahkan, kenaikan pagu anggaran juga dipengaruhi meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pegawai yang baru dimutasi ke lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

“Secara keseluruhan, penambahan anggaran mencapai sekitar Rp2 miliar lebih, termasuk untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai,” katanya mengakhiri.