RRI.CO.ID, Ternate – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate mengusulkan anggaran sebesar Rp284 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp2 miliar dibandingkan pagu anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp282 miliar.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ridwan Ali, mengatakan usulan anggaran tersebut akan difokuskan pada lima program prioritas, yakni pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan informal, pembinaan sekolah dasar (SD), pembinaan sekolah menengah pertama (SMP), peningkatan kualitas guru, serta pengembangan tenaga kependidikan.

Ridwan menjelaskan, dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 terdapat sejumlah komponen anggaran yang mengalami penurunan pagu. Item-item tersebut akan dimasukkan ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Komisi III DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Dalam pembahasan tadi ada beberapa item yang menjadi DIM untuk Dinas Pendidikan. Beberapa di antaranya mengalami penurunan pagu anggaran sehingga akan dibahas kembali bersama Komisi III dan TAPD,” ucapnya.

Menurut Ridwan, pihaknya akan merinci kembali kebutuhan anggaran pada setiap program sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan. Namun, keputusan mengenai kemungkinan penambahan anggaran tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

“Kami akan merinci kembali kebutuhan anggaran. Jika kondisi keuangan daerah memungkinkan, tentu akan kami koordinasikan lagi dengan Komisi III maupun TAPD. Namun semuanya tetap disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Dinas Pendidikan tidak mengalokasikan belanja modal untuk rehabilitasi maupun pembangunan unit sekolah baru. Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah daerah masih menunggu kepastian bantuan program revitalisasi sekolah yang telah diusulkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Belanja modal tahun 2027 kami nolkan. Kami masih menunggu usulan revitalisasi ke kementerian. Jangan sampai kami anggarkan di APBD, tetapi bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat juga turun. Hal itu dapat menimbulkan duplikasi anggaran dan mengganggu satuan pendidikan yang menjadi sasaran,” katanya.

Ridwan menegaskan, kenaikan pagu anggaran sebesar Rp2 miliar pada 2027 tidak diperuntukkan bagi penambahan program atau kegiatan baru. Seluruh tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Jadi kenaikan sekitar Rp2 miliar itu bukan untuk program atau kegiatan baru, melainkan untuk belanja pegawai, terutama pembayaran gaji ASN dan PPPK,” katanya mengakhiri.