RRI.CO.ID,Tidore – Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Abdul Hakim Adjam, menghadiri Upacara Pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku Utara, Kelurahan Gurabati, Kota Tidore Kepulauan, Senin 20 Juli 2026.

Upacara pembukaan dipimpin langsung Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.H. Kegiatan tersebut mengusung tema "Membangun Ketangguhan Pendidikan Polri yang Berbasis Moral dan Literasi untuk Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif."

Sebanyak 84 calon siswa Bintara Polri dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara resmi memulai pendidikan yang akan berlangsung selama lima bulan di SPN Polda Maluku Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hakim Adjam menyampaikan pesan khusus kepada seluruh peserta didik, terutama putra-putra asal Kota Tidore Kepulauan, agar mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dengan penuh semangat, disiplin, dan tanggung jawab.

Ia mengingatkan para calon Bintara untuk menjaga nama baik daerah dan keluarga selama menjalani pendidikan, sekaligus memanfaatkan setiap proses pembelajaran sebagai bekal dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri di masa mendatang.

"Ikutilah seluruh proses pendidikan hingga selesai dengan penuh kesungguhan. Serap semua ilmu, keterampilan, dan nilai-nilai yang diberikan agar kelak dapat menjadi anggota Polri yang mampu mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, khususnya di Maluku Utara dan Kota Tidore Kepulauan. Jangan pernah mengecewakan daerah maupun orang tua yang telah memberikan kepercayaan dan doa kepada kalian," ujar Abdul Hakim.

Sementara itu, amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibacakan Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman menegaskan bahwa pendidikan pembentukan Bintara Polri merupakan program strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia Polri yang profesional dan mampu menjawab tantangan tugas kepolisian di masa depan.

Menurutnya, pendidikan pembentukan tidak sekadar mengubah status seseorang menjadi anggota Polri, melainkan menjadi proses transformasi menyeluruh yang mencakup pengetahuan, keterampilan, karakter, mental, budaya kerja, serta integritas sehingga para peserta didik dapat tumbuh menjadi insan Bhayangkara yang profesional, bermoral, dan siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Kapolda menjelaskan, secara nasional Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 akan berlangsung selama lima bulan dengan jumlah peserta didik mencapai 4.799 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 709 peserta perempuan mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) Lemdiklat Polri, sedangkan 4.090 peserta laki-laki menjalani pendidikan di 31 Sekolah Polisi Negara (SPN) yang tersebar di berbagai Polda di Indonesia.

Ia menambahkan, tema pendidikan tahun ini menegaskan bahwa Polri tidak hanya membutuhkan personel yang memiliki kemampuan teknis dan fisik yang baik, tetapi juga personel yang memiliki moralitas tinggi, kemampuan literasi, pola pikir yang adaptif, serta mampu memahami perkembangan lingkungan strategis dalam mendukung program pemerintah, termasuk Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

"Moral dan integritas harus menjadi fondasi utama setiap insan Bhayangkara. Kewenangan kepolisian yang tidak disertai moral dan integritas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tegas Kapolda.

Kapolda juga memberikan arahan kepada Kepala SPN, tenaga pendidik, instruktur, pengasuh, dan seluruh tenaga kependidikan agar menyelenggarakan proses pendidikan secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kualitas lulusan.

Ia meminta seluruh jajaran pendidik menerapkan disiplin secara tegas, adil, dan konsisten tanpa mengedepankan tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai kemanusiaan.

"Terapkan disiplin dengan tegas dan adil. Hindari segala bentuk kekerasan, perundungan, maupun penghukuman yang merendahkan martabat peserta didik. Perhatikan pula setiap potensi risiko selama proses pendidikan, termasuk kondisi cuaca yang cukup terik saat ini," katanya.

Lebih lanjut, Kapolda menekankan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak identik dengan kekerasan.

"Pendidikan yang keras tidak harus kasar. Latihan yang berat tidak boleh menghilangkan martabat peserta didik. Ketegasan harus mampu membentuk karakter, bukan menumbuhkan dendam. Tekanan dalam latihan harus memperkuat daya juang, bukan merusak fisik maupun mental peserta didik. Jadilah teladan dalam sikap, ucapan, kedisiplinan, dan integritas, karena peserta didik tidak hanya belajar dari materi yang diberikan, tetapi juga dari perilaku para pendidik dan instruktur," ujarnya.

Upacara pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 ditutup dengan prosesi tradisi penyiraman air kembang kepada perwakilan peserta didik oleh pimpinan upacara, yang kemudian dilanjutkan dengan penyiraman air kembang oleh orang tua kepada anak-anak mereka sebagai simbol doa, restu, dan harapan agar seluruh peserta mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik serta menjadi anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan mengabdi sepenuh hati kepada masyarakat.