RRI.CO.ID, Tidore - Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu bersama tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin 6 Juli 2026 Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut kepastian status kerja sekaligus menyampaikan penolakan terhadap rencana kebijakan yang dinilai berpotensi merumahkan hampir 2.000 PPPK Paruh Waktu dan tenaga non ASN.
Para peserta aksi datang mengenakan seragam dinas masing-masing dan berkumpul di halaman Kantor Wali Kota saat pelaksanaan apel pagi. Mereka menyampaikan aspirasi secara terbuka dengan membawa sejumlah tuntutan yang meminta pemerintah daerah memberikan kepastian mengenai masa depan pekerjaan mereka.
Dalam orasinya, massa menilai informasi terkait rencana perumahan pegawai telah menimbulkan keresahan di kalangan PPPK Paruh Waktu maupun tenaga non-ASN. Mereka khawatir kebijakan tersebut akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian ribuan pegawai yang selama ini mengabdi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus memengaruhi kondisi ekonomi keluarga mereka.
Selain meminta kejelasan mengenai status kepegawaian, para demonstran juga mendesak Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk mencari solusi yang tidak merugikan para tenaga kerja. Mereka berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi PPPK Paruh Waktu dan tenaga non-ASN untuk melanjutkan pengabdian di lingkungan pemerintah daerah sesuai kebutuhan pelayanan publik.
Massa aksi juga meminta Wali Kota Tidore Kepulauan memberikan penjelasan resmi terkait informasi mengenai hampir 2.000 pegawai yang disebut-sebut akan dirumahkan. Mereka berharap setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keberlanjutan pelayanan publik, serta nasib para pegawai yang telah lama mengabdi.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Sejumlah petugas tampak mengamankan jalannya penyampaian aspirasi agar kegiatan berlangsung kondusif.
Situasi mulai mereda setelah perwakilan PPPK Paruh Waktu dan tenaga non-ASN diterima untuk melakukan audiensi dengan Wali Kota Tidore Kepulauan di ruang rapat Wali Kota. Meski demikian, ribuan aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan tenaga non-ASN masih bertahan di kawasan Kantor Wali Kota hingga pertemuan tersebut selesai, menunggu hasil pembahasan yang diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap tuntutan yang mereka sampaikan.(*)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....