RRI.CO.ID, Ternate - Komisi II DPRD Kota Ternate menaruh perhatian serius terhadap penguatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan target penerimaan daerah pada 2027 dapat tercapai di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Ternate, Ridwan AR menjelaskan, pembahasan KUA-PPAS menjadi momentum bagi DPRD untuk mengevaluasi kesiapan OPD dalam meningkatkan penerimaan daerah.

“Komisi II memberikan perhatian khusus kepada sejumlah OPD yang memiliki peran strategis sebagai pengelola PAD, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD),” ucapnya.

Menurutnya, seluruh OPD penghasil PAD harus memperoleh dukungan yang memadai agar mampu mengoptimalkan potensi pendapatan di masing-masing sektor. Apalagi, kondisi keuangan daerah saat ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga pemerintah dituntut meningkatkan kemandirian fiskal melalui PAD.

“Komisi II terus mendorong pemerintah daerah agar lebih fokus memperkuat sektor-sektor penghasil PAD. Dengan kondisi fiskal saat ini, peningkatan pendapatan daerah menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kemampuan pembiayaan pembangunan,” ujar Ridwan.

Ia menambahkan, pembahasan KUA-PPAS 2027 masih berada pada tahap awal sehingga besaran pagu anggaran maupun program prioritas belum diputuskan. Seluruh usulan yang dibahas di tingkat komisi nantinya akan kembali dibahas bersama Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebelum ditetapkan dalam APBD.

Ridwan mengungkapkan, hasil pembahasan sementara menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi OPD penghasil PAD, terutama terkait keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi belum optimalnya pencapaian target pendapatan daerah.

Karena itu, Komisi II meminta Pemerintah Kota Ternate agar penyusunan anggaran tahun 2027 lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan fasilitas bagi OPD penghasil PAD. Dengan dukungan tersebut, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.

“Masukan dari masing-masing OPD akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan selanjutnya. Kami ingin memastikan anggaran yang disusun benar-benar mampu mendukung peningkatan PAD sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai,” katanya mengakhiri.