RRI.CO.ID, Halteng- Panitia Khusus DPRD Halmahera Tengah kembali menggelar rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah pada Selasa 21 April 2026. Rapat tersebut membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor DPRD Halmahera Tengah.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Asrul Alting menyampaikan pihaknya telah melakukan pendalaman terhadap capaian program serta realisasi anggaran. “Kami temukan antara perencanaan dan realisasi program tidak sinkron serta belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Pansus juga menyoroti serapan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang terlihat tinggi namun belum diimbangi capaian maksimal. “Anggaran di sejumlah OPD terlihat tinggi, tetapi belum sepenuhnya diikuti dengan capaian output dan outcome yang maksimal,” katanya menjelaskan.

Selain itu, Pansus mencatat masih lemahnya kelengkapan serta kerapian data yang disampaikan OPD dalam pembahasan LKPJ tersebut. Hal ini dinilai menjadi persoalan serius karena laporan pertanggungjawaban seharusnya berbasis data valid, terstruktur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pansus juga menekankan pentingnya inovasi program dari setiap dinas dan badan agar memberikan dampak nyata kepada masyarakat luas. “Harus ada inovasi dan terobosan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya dalam forum pembahasan tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Pansus menegaskan akan memberikan catatan khusus terhadap OPD yang tidak kooperatif selama proses pembahasan berlangsung. “Kami berharap seluruh OPD menunjukkan itikad baik, menghargai forum resmi DPRD, dan hadir dengan kesiapan data memadai,” katanya, mengakhiri.