KBRN, Ternate: Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara, Zulfikar Gailea mengungkapkan berbagai tantangan dalam mendorong pelaku usaha di Malut untuk mendaftarkan kekayaan intelektual (KI) khususnya merek produk UMKM.

Hal tersebut disampaikannya dalam dialog interaktif di Pro 1 RRI Ternate dengan tema “Ekosistem Kekayaan Intelektual Mendorong Transformasi Ekonomi” pada Rabu, (10/1/2025).

Menurut Zulfikar, salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi (IT), sementara proses pendaftaran kekayaan intelektual saat ini berbasis digital.

“Keterbatasan dalam menggunakan IT menjadi tantangan karena proses pendaftaran berbasis digital. Selain itu, kurangnya informasi terkait Kekayaan Intelektual (KI) juga menjadi hambatan. Untuk itu, kami terus memperkenalkan KI sejak di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi,” jelas Zulfikar.

Ia juga menyoroti kebiasaan pelaku usaha yang menggunakan nama produk yang umum, sehingga berpotensi sulit didaftarkan sebagai merek. Zulfikar menyarankan agar pelaku usaha menggunakan nama yang unik dan khas daerah Maluku Utara.

“Penggunaan nama produk yang umum menjadi kendala. Kami menyarankan agar pelaku usaha memilih nama yang lebih unik. Meski indikasi mafia merek di Maluku Utara belum ditemukan, secara nasional kasus seperti ini sudah ada dan harus menjadi perhatian kita bersama,” ujaranya.

Lebih lanjut, Zulfikar menegaskan komitmen Kementerian Hukum sebagai lembaga strategis dalam percepatan regulasi, penegakan hukum, serta mendorong pengembangan kekayaan intelektual untuk mendukung transformasi ekonomi.

“Kami berkomitmen berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Maluku Utara memiliki banyak produk unggulan yang berpotensi bersaing di pasar global,” kata Zulfikar, mengakhiri.