DJPb Ingatkan Risiko Inflasi Jika Program MBG Tak Ditopang Produksi Pangan Lokal

RRI.CO.ID, Ternate - Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara menilai kesiapan rantai pasok pangan lokal menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Persiapan tersebut dinilai penting agar manfaat ekonomi dari program nasional itu dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop, dalam kegiatan Media Briefing Torang Pe APBN Edisi Juni 2026. Menurutnya, isu kesiapan rantai pasok lokal menjadi tema utama yang diangkat karena berkaitan langsung dengan dampak ekonomi yang akan ditimbulkan dari implementasi Program MBG.

Sakop mengatakan, pelaksanaan Program MBG akan membawa alokasi dana pemerintah pusat dalam jumlah besar ke Maluku Utara. Karena itu, daerah harus mampu menyiapkan kapasitas produksi pangan agar dana yang beredar tidak justru mengalir keluar daerah, melainkan menjadi penggerak ekonomi lokal.

"Kesiapan kapasitas produksi pangan di tingkat lokal mutlak diperlukan agar perputaran dana yang besar tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Maluku Utara," ujarnya.

Ia mengingatkan, peningkatan permintaan bahan pangan akibat pelaksanaan Program MBG harus diimbangi dengan ketersediaan pasokan dari dalam daerah. Apabila pasokan lokal tidak mencukupi, kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga pangan dan mendorong inflasi.

Menurut Sakop, lonjakan harga pangan akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan dan penerima bantuan sosial yang sangat sensitif terhadap perubahan harga kebutuhan pokok.

Lebih lanjut, Sakop mengungkapkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Maluku Utara saat ini adalah terbatasnya kemampuan sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sebagai contoh, sekitar 62 persen kebutuhan beras di Maluku Utara masih dipenuhi melalui pasokan dari luar provinsi.

Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan perlunya penguatan sektor produksi pangan lokal agar mampu memenuhi meningkatnya kebutuhan seiring pelaksanaan Program MBG.

Untuk itu, Kanwil DJPb Maluku Utara merekomendasikan sejumlah langkah strategis, mulai dari peningkatan kapasitas petani dan nelayan lokal hingga pembenahan sistem logistik yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan kebutuhan bahan pangan Program MBG dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri.

"Jika kebutuhan program dapat dipasok langsung dari produksi lokal, maka manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya mendukung keberhasilan MBG, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah secara berkelanjutan," kata Sakop, mengakhiri.