RRI.CO.ID,Ternate - Kota Ternate ditetapkan sebagai lokasi percontohan (pilot project) pertama di Indonesia dalam program Nexus Gamalama, sebuah inisiatif yang bertujuan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim dengan melibatkan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dan Orang yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK). Rabu,10 - Juni - 2026

Program yang digagas Yayasan NLR Indonesia bersama Pemerintah Kota Ternate ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pembangunan ketahanan iklim dan kebencanaan yang lebih inklusif. Hal tersebut mengemuka dalam dialog interaktif yang menghadirkan Plt Direktur Eksekutif NLR Indonesia Bahrul Fuad, Kepala DP3A Kota Ternate Marjuri S. Amal, peneliti perubahan iklim Ikrom Mustofa, dan Ketua IKDM Kota Ternate Risal Asora.

Plt Direktur Eksekutif NLR Indonesia, Bahrul Fuad, menjelaskan bahwa program Nexus Gamalama merupakan kolaborasi yang fokus pada pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim bagi kelompok rentan yang selama ini kerap terabaikan dalam kebijakan publik.

“Program ini mendorong anak-anak dan remaja penyandang disabilitas serta OYPMK untuk terlibat secara bermakna dalam upaya antisipasi perubahan iklim dan penanggulangan risiko bencana. Harapannya akan lahir champion-champion muda yang peduli terhadap isu lingkungan dan kebencanaan,” ujarnya.

Menurut Bahrul, Ternate dipilih berdasarkan hasil riset yang dilakukan NLR Indonesia bersama Universitas Islam Indonesia. Kota ini dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim, sekaligus memiliki populasi penyandang disabilitas dan OYPMK yang cukup signifikan.

Sementara itu, Peneliti Dampak Perubahan Iklim pada Anak dan Remaja Disabilitas, Ikrom Mustofa, mengungkapkan bahwa hasil penelitian menunjukkan anak dan remaja penyandang disabilitas menghadapi kerentanan berlapis akibat perubahan iklim.

“Dampak paling nyata terlihat pada sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, dan partisipasi sosial. Literasi perubahan iklim di kalangan anak dan remaja juga masih rendah, sementara dukungan sosial dan inklusi masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat,” jelasnya.

Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode campuran (mixed methods), melibatkan survei terhadap 90 anak dan remaja penyandang disabilitas di Kota Ternate serta koordinasi dengan 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala DP3A Kota Ternate, Marjuri S. Amal, menyambut baik hasil penelitian tersebut sebagai bahan evaluasi dan penguatan kebijakan daerah. Menurutnya, hasil riset tidak boleh dipandang sebagai kelemahan daerah, melainkan sebagai peluang untuk memperbaiki layanan dan perlindungan bagi kelompok rentan.

“Anak-anak, termasuk penyandang disabilitas dan OYPMK, tidak hanya harus dilihat sebagai korban, tetapi juga sebagai agen perubahan. Pemerintah Kota Ternate berkomitmen untuk terus memperkuat aksesibilitas dan kesetaraan bagi mereka,” katanya.

Di sisi lain, Ketua IKDM Kota Ternate, Risal Asora, menilai aspek kesiapsiagaan bencana bagi penyandang disabilitas masih membutuhkan perhatian lebih. Menurutnya, pelatihan simulasi evakuasi yang ramah disabilitas sangat diperlukan agar kelompok rentan dapat memperoleh perlindungan yang optimal saat terjadi bencana.

“Setiap ragam disabilitas membutuhkan pendekatan yang berbeda. Karena itu, diperlukan modul khusus dan pelatihan yang melibatkan penyandang disabilitas secara langsung,” ujarnya.

Program Nexus Gamalama akan berlangsung selama 15 bulan dan telah mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Ternate melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara NLR Indonesia, IKDM, dan Pemerintah Kota Ternate.

Selain membentuk Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana, program ini juga akan melibatkan masyarakat melalui pelatihan kesiapsiagaan bencana di tingkat RT, kelurahan, hingga kecamatan.

Masyarakat akan dibekali pemahaman tentang cara membantu dan mengevakuasi penyandang disabilitas saat terjadi bencana.Bahrul Fuad menegaskan, keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi semua pihak.

“Bumi adalah rumah kita bersama. Karena itu, tidak boleh ada satu pun yang tertinggal dalam upaya menjaga lingkungan dan menghadapi risiko bencana. Penyandang disabilitas dan OYPMK harus diberi ruang untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari solusi,” tegasnya.