RRI.CO.ID, Ternate - Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Maluku Utara, terutama di tengah pesatnya aktivitas pertambangan dan tekanan terhadap lingkungan. Hal ini mengemuka dalam dialog interaktif di Pro 1 RRI Ternate, Sabtu, 25 April 2026.

Dialog yang menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi ini, menyoroti berbagai persoalan mulai dari kerusakan lingkungan, lemahnya tata kelola, hingga dampak sosial yang dirasakan masyarakat.

Salah satu narasumber dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unkhair, Prof. Muhammad Aris, menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah menyebabkan kerusakan serius, baik di darat maupun laut. “Deforestasi meningkat, kualitas perairan menurun, dan produktivitas ikan terus berkurang. Ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa sekitar satu juta hektare hutan di Maluku Utara telah mengantongi izin tambang, yang berpotensi memperparah kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, perubahan lingkungan turut memicu pergeseran sosial di masyarakat.

Prof. Aris juga menjelaskan, masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan kini mulai kehilangan sumber penghidupan, bahkan mengalami perubahan pola konsumsi. “Dulu masyarakat hidup dari hasil laut dan kebun, sekarang banyak yang bergantung pada pasokan dari luar. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga perubahan budaya,” ujarnya.

Sementara itu, narasumber lainnya, Much. Hidayah dari Perhimpi DPC Maluku Utara, menilai bahwa implementasi ESG di lapangan masih jauh dari ideal. Ia menyebut bahwa banyak kebijakan hanya terlihat baik di atas kertas, namun lemah dalam pelaksanaan. “Masalah utamanya ada di tata kelola. Regulasi bisa diatur, dan pada akhirnya uang yang berbicara,” katanya.

Ia juga menyinggung adanya “ilusi dampak” dari pertumbuhan ekonomi tinggi di Maluku Utara, yang tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat. “Ekonomi tumbuh pesat, tapi hanya segelintir yang menikmati. Sementara kerusakan lingkungan semakin masif,” katanya.

Dari sisi tata kelola, akadenisi Muhammad Assegaf menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan, terutama dalam sektor pertambangan yang izinnya banyak berasal dari pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam pengawasan lingkungan, termasuk melalui audit dan monitoring yang berkelanjutan. “Jangan menunggu ada kasus baru bergerak. Pengawasan harus dilakukan secara rutin,” ujarnya.

Ia juga menyoroti minimnya kesiapsiagaan bencana di wilayah vulkanik seperti Ternate, mulai dari tidak optimalnya sistem peringatan dini hingga kurangnya jalur evakuasi yang jelas.

Para narasumber sepakat bahwa penerapan ESG harus dilakukan secara komprehensif, dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek, tetapi harus menjadi subjek dalam pembangunan.

Selain itu, kearifan lokal dinilai penting untuk tetap dijaga sebagai dasar dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. “Kalau ESG diterapkan dengan baik, Maluku Utara bisa menjadi contoh pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan. Tapi kalau tidak, kita menghadapi risiko kerusakan yang lebih besar di masa depan,” ujar Hidayah.

Dialog ini juga menegaskan perlunya sinkronisasi kebijakan, penguatan regulasi, serta komitmen bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.