Pengamat Soroti Tingginya Pengangguran di Provinsi Kepri

RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Pengamat Ekonomi STIE Pembangunan Tanjungpinang, M. Isa Alamsyahbana, menilai tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Riau perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah. Kondisi tersebut dinilai perlu dikaji di tengah posisi Kepri sebagai salah satu daerah tujuan investasi dan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Kepri berada pada angka 6,45 persen dan menempatkan provinsi ini pada posisi keempat tertinggi secara nasional. Alamsyahbana mengatakan, data tersebut perlu dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk serta karakteristik Kepri sebagai daerah tujuan pendidikan, industri, dan investasi.

“Kalau melihat data, kita tidak bisa mengatakan data itu tidak benar, tetapi harus dilakukan evaluasi apakah kondisi di lapangan memang seperti itu,” ujar M. Isa Alamsyahbana, Senin, 21 September 2026.

Menurutnya, bertambahnya jumlah penduduk produktif di Kepri turut dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat dari berbagai daerah. Batam dan Bintan, menjadi salah satu wilayah yang menarik masyarakat karena perkembangan industri dan aktivitas ekonomi, sementara perguruan tinggi di Kepri juga menerima mahasiswa dari luar daerah.

Alamsyahbana menjelaskan, pemerintah perlu memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan sejalan dengan pertumbuhan penduduk usia produktif. Selama ini, lapangan pekerjaan yang menjadi pilihan masyarakat masih cenderung terkonsentrasi pada sektor pemerintahan, sementara penyerapan tenaga kerja di sektor industri dinilai masih perlu diperkuat.

“Pemerintah perlu memikirkan membuka lapangan pekerjaan bagi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang sudah berada pada usia produktif tetapi belum mendapatkan pekerjaan tetap,” ucapnya.

Terkait adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja atau skill mismatch, Alamsyahbana menyebutkan, kondisi tersebut masih menjadi salah satu persoalan. Menurutnya, pendidikan yang ditempuh lulusan perguruan tinggi belum selalu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Ia juga mengatakan, program magang dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebelumnya menjadi salah satu upaya untuk mempertemukan mahasiswa dengan dunia industri. Namun, pemerintah daerah juga dapat melakukan intervensi melalui kebijakan yang mendorong perusahaan memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal.

“Misalnya membuat kebijakan agar perusahaan memberikan porsi tertentu bagi pekerja lokal, sehingga tenaga kerja yang ada di sekitar kita juga memiliki kesempatan,” tuturnya.

Selain persoalan lapangan pekerjaan, Alamsyahbana meminta pemerintah melihat kembali karakteristik pekerjaan informal dalam membaca angka pengangguran. Menurutnya, masyarakat yang bekerja sebagai kurir, pengemudi ojek daring, maupun pelaku UMKM perlu diperhatikan dalam melihat kondisi ketenagakerjaan secara menyeluruh.

“Perlu dievaluasi juga apakah pelaku UMKM, kurir, atau pekerja informal lainnya masuk dalam kategori bekerja atau bagaimana definisinya,” katanya.

Alamsyahbana menambahkan, pemerintah perlu memperluas kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja melalui program magang maupun kerja sama dengan pihak luar daerah dan luar negeri. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu modal bagi tenaga kerja muda Kepri untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karier.

“Kalau pemerintah memiliki jaringan dengan pihak luar negeri, peluang magang dan kesempatan bekerja juga dapat dibuka,” katanya, mengakhiri.