KBRN, Tanjungbalai: Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) kota Tanjungbalai, Safrina Yanti Harahap membantah adanya pungutan liar (Pungli). Bantahan dikatakan kadis setelah adanya nformasi dari warga diduga adanya Pungli di Puskesmas Semulajadi, Kecamatan Datuk Bandar Timur.

Safrina mengatakan seorang warga yang datang ke Puskesmas Semulajadi untuk meminta surat rujukan ke RSUD Tengku Mansyur untuk melakukan USG. Namun, karena BPJS sudah tidak aktif, pihak Puskesmas menyarankan agar dilakukan pasien umum yaitu membayar tarif sesuai Perda.

“Kartu yang tidak aktif tidak dapat dilayani sebagai pasien BPJS, maka dianjurkan kepada pasien untuk berobat umum terlebih dahulu. Kemudian baru diurus kartu BPJS nya agar aktif dan bisa digunakan kembali,” kata Plt Kadinkes, Selasa (6/1/2026).

Dikatakan Safrina, saat ini Pemerintah Kota Tanjungbalai belum mampu untuk mengcover seluruh biaya perobatan secara gratis bagi masyarakat. Mengingat anggaran daerah yang terbatas dan harus dibagi untuk berbagai kebutuhan prioritas lainnya, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta pelayanan publik.

“Kami memahami kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan gratis. Namun, dengan kondisi anggaran daerah saat ini, Pemko belum mampu menanggung biaya pengobatan gratis bagi seluruh masyarakat,” ucapnya.

Plt. Kadinkes menyampaikan bahwa terkait informasi tentang UHC atau berobat gratis, saat ini program tersebut hanya berlaku di tingkat provinsi. Sementara di Tanjungbalai belum bisa mengcover semua mengingat terbatasnya anggaran.

“Meski demikian, Pemko Tanjungbalai menegaskan tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan bagi warga yang benar-benar membutuhkan melalui program yang telah berjalan. Seperti pemanfaatan BPJS kesehatan bagi masyarakat kurang mampu serta bantuan kesehatan lainnya,” ujarnya.

Pemerintah kota Tanjungbalai berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat maksimal.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap memanfaatkan fasilitas dan program kesehatan yang telah tersedia serta melengkapi administrasi kepesertaan jaminan kesehatan agar tetap mendapatkan pelayanan medis secara gratis.” ucapnya.