Pencoretan Ribuan KPM Bansos Karanganyar Terindikasi Judol Jadi Tamparan Keras

RRI.CO.ID, Surakarta - Kabar buruk pencoretan massal 4.631 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos di Kabupaten Karanganyar akibat terindikasi judi online (judol) menjadi tamparan keras bagi sistem perlindungan sosial kita.

Langkah tegas Kementerian Sosial memblokir penerima berdasarkan validasi data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) patut diapresiasi. Namun di saat yang sama menyingkap ironi yang memprihatinkan.

Bantuan sosial dirancang sebagai jaring pengaman ekonomi untuk menjaga daya beli dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin. Ketika dana APBN yang bersumber dari uang rakyat justru mengalir ke meja judi digital, fungsi mendasar bansos telah runtuh. Praktik salah sasaran ini makin menyakitkan ketika kita mengingat masih banyak warga rentan yang luput dari jangkauan bantuan (exclusion error).

Dilema Satu Kartu Keluarga. Realita di lapangan menunjukkan dinamika yang kompleks. Terdeteksinya transaksi judol sering kali bukan dilakukan oleh kepala keluarga penerima, melainkan anggota keluarga lain dalam satu Kartu Keluarga (KK).

Pemblokiran otomatis oleh sistem pusat secara linier berdampak pada satu rumah tangga. Keputusan memberikan ruang klarifikasi dan sanggahan melalui surat pernyataan berpengetahui aparat desa menjadi langkah krusial agar warga yang benar-benar tidak bersalah tidak menjadi korban ketidaktahuan atau keteledoran anggota keluarganya.

Ketegasan mencoret penerima bermasalah penting untuk memberikan efek jera, tetapi penindakan di hilir saja tidak akan pernah cukup. Seperti pameo klasik, bahwa kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan.

Dari hilir memang perlu ketegasan sanksi administrasi dan edukasi finansial di tingkat keluarga penerima. Sedangkan di hulu, perlunya keberanian penuh pemerintah dalam memberantas dan menutup akses situs-situs judol yang masih beroperasi bebas.

Tanpa penutupan celah di hulu, dana bantuan pemerintah akan terus tersedot ke ekosistem judi digital yang destruktif. MI