Beri Catatan, Enam Fraksi DPRD Karanganyar Setujui Raperda Perubahan APBD 2026

RRI.CO.ID, Karanganyar - Enam fraksi DPRD Kabupaten Karanganyar secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

Persetujuan tersebut diiringi sejumlah catatan kritis mengenai isu-isu strategis yang butuh penanganan cepat dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Kedelapan Masa Persidangan I Tahun 2026 yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar, Senin 21 September 2026. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Bagus Selo dan dihadiri Wakil Bupati Karanganyar Adhe Eliana mewakili jajaran eksekutif, beserta unsur Forkopimda dan jajaran pimpinan BUMD maupun perangkat daerah.

Keenam fraksi yang menyampaikan pandangan umum meliputi Fraksi PDI Perjuangan melalui Joko Pramono, Fraksi Partai Golkar melalui Suwarni, Fraksi PKS melalui Mustaqim, Fraksi Partai Demokrat melalui Suwanto, Fraksi PKB melalui Tiara Puspita, serta Fraksi Partai Gerindra melalui Setiawan Dwi Broto.

Salah satu sorotan tajam dari fraksi-fraksi DPRD Karanganyar mengarah pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih mengalami masalah manajemen dan membutuhkan evaluasi menyeluruh agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Menanggapi catatan tersebut, Wakil Bupati Karanganyar Adhe Eliana menyambut baik apresiasi dan masukan yang disampaikan oleh pihak legislatif.

“Ini salah satu tugas dari teman-teman DPR itu kan memberikan kritik, saran terhadap perbaikan apa yang kami lakukan, kami upayakan untuk BUMD di Karanganyar. Salah satunya kami apresiasi terkait masukan untuk BUMD. Kami menilai bahwa BUMD hari ini tentu masih butuh perkembangan, masih butuh inovasi,” ujar Wakil Bupati Karanganyar, Adhe Eliana.

Adhe membeberkan Bupati Karanganyar telah menginstruksikan langkah konkret untuk membenahi internal BUMD, terutama dari sisi mitigasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga dorongan kerja sama ekspansi dengan pihak luar.

“Pak Bupati hari ini fokus bagaimana BUMD itu memberikan yang salah satu adalah untuk mengevaluasi ataupun memberikan terhadap teman-teman SDM-nya dimitigasi ataupun diperbaiki, ditingkatkan untuk SDM-nya. Kemudian kalau sudah SDM tentu apa kita upayakan yang keluar. Nah keluar salah satunya tadi disinggung oleh teman-teman fraksi dalam pandangannya untuk melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang lain,” kata Adhe.

Ia menambahkan, Pemkab Karanganyar mendorong pola kerja sama yang saling menguntungkan (win-win solution) dengan pihak ketiga, khususnya dalam optimalisasi potensi daerah seperti pengelolaan sumber daya air.

“Ini ada sorotan fraksi untuk pihak yang lain ini kami dorong kemarin, Pak Bupati perintahkan bagaimana mengupayakan dengan win-win solution agar kita yang sumber air dari kita, semuanya dari kita yaitu harus kita follow up. Dan ini alhamdulillah diingatkan oleh teman-teman fraksi lagi, akan kita dorong terus,” ucapnya.

Selain evaluasi BUMD, sejumlah isu strategis mendesak turut disuarakan oleh legislatif dalam alokasi Perubahan APBD 2026, mulai dari persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027, penguatan penerapan e-retribusi dan e-pajak, pengembangan sektor pariwisata, hingga mitigasi bencana dan antisipasi kemarau panjang.

Fraksi-fraksi DPRD Karanganyar juga menyoroti pembaruan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kepesertaan BPJS, peningkatan pemerataan Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga pengembangan sarana olahraga bagi generasi muda. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan terus terjaga demi melahirkan kebijakan anggaran yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.