Menko Muhaimin Iskandar Gelar Rakor Pengentasan Kemiskinan di Surakarta

RRI.CO.ID, Surakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mendorong seluruh kepala daerah di wilayah Solo Raya dan Jawa Tengah untuk mempercepat transisi program penanggulangan kemiskinan, dari yang bersifat bantuan sosial (bansos) menjadi pemberdayaan masyarakat yang mandiri.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi serta para Wali Kota dan Bupati se-Solo Raya di Graha Wisata Niaga pada Jumat, 4 September 2026.

Pemerintah pusat mematok target penurunan angka kemiskinan secara nasional, yakni kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen pada tahun 2026 dan angka kemiskinan secara umum maksimal 5 persen pada tahun 2029. Sementara untuk wilayah Jawa Tengah, Menko yang akrab disapa Cak Imin ini mengapresiasi penurunan angka kemiskinan yang telah dicapai dan mendorong agar dapat diturunkan hingga di bawah 8 persen.

"Untuk angka kemiskinan secara nasional, 2026 ini kemiskinan ekstrem nol persen, lima persen maksimal di 2029. Di Jawa Tengah, Alhamdulillah mengalami penurunan angka kemiskinan, dan kita akan dorong terus sampai angka di bawah delapan persen," kata Muhaimin Iskandar.

Cak Imin menambahkan, orientasi baru penanggulangan kemiskinan meletakkan bansos hanya sebagai bantalan sementara bagi warga kurang mampu. Ke depan, intervensi anggaran APBD maupun APBN diarahkan penuh pada program pemberdayaan agar warga miskin bisa naik kelas.

"Saya senang orientasi baru, bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengendalikan bantuan sosial dan meletakkan bantuan sosial sebagai bantalan sementara, yang pada akhirnya kita dorong pemberdayaan untuk menjadi masyarakat yang mandiri. Kelak pada akhirnya targetnya nanti kesuksesan ini sampai pada level para warga yang miskin naik kelas, sehingga yang mendapatkan bantuan sosial hanya lanjut usia, disabilitas," katanya menambahkan.

Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, memaparkan sejumlah langkah strategis Pemkot Surakarta. Pihaknya menetapkan target angka kemiskinan di Surakarta turun menjadi 7,58 persen dan kemiskinan ekstrem menjadi 0,20 persen.

Guna menekan beban pengeluaran warga miskin dan menaikkan pendapatan, Pemkot Solo menyiapkan program terpadu seperti SPP PAUD gratis, program Rumah Siap Kerja Bersama untuk menyerap tenaga kerja sesuai kebutuhan industri (on-demand), hingga bantuan bagi UMKM.

"Kita target kemiskinan di 2025 kita menargetkan di 7,58 persen dan tingkat kemiskinan ekstrem turun di 0,20 persen di tahun 2025. Untuk mengurangi beban pengeluaran, selanjutnya menaikkan pendapatan, kita menggunakan program Rumah Siap Kerja Bersama yang dipastikan di sini program link and match. Pelatihan ini nol rupiah dan memastikan siapa saja yang mengikuti program Rumah Siap Kerja sudah pasti diterima pekerjaan," ucap Respati Ardi.

Selain itu, Pemkot Surakarta juga meluncurkan inovasi aplikasi tata kelola penanganan kemiskinan. Melalui sistem ini, setiap satu Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan mendampingi dan mengintervensi empat keluarga miskin ekstrem di Kota Solo secara detail. Pemkot Surakarta juga berencana membebaskan biaya PBB dan air bersih bagi warga kelompok desil satu dan desil dua.

"Dan kita memiliki aplikasi baru intervensi kemiskinan. Programnya adalah satu PNS, satu ASN harus mengampu empat keluarga miskin. Intervensi utama terutama empat keluarga miskin ekstrem, jadi pemantauannya akan sangat-sangat detail," ucapnya menambahkan.

Rakor yang diadakan diharapkan bisa memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemprov Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah di Solo Raya untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja padat karya serta pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran. (JK)