DPRD Sragen Soroti Penggunaan DBHCHT, Minta Dievaluasi agar Tepat Sasaran

RRI.CO.ID, SRAGEN — Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Sragen mendapat sorotan dari DPRD setempat. Alokasi anggaran yang bernilai miliaran rupiah tersebut dinilai perlu dievaluasi agar pemanfaatannya lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya petani tembakau dan buruh rokok.

Ketua Komisi 1 DPRD Sragen, Endro Supriyadi, menyampaikan hal tersebut usai mencermati efektivitas penggunaan anggaran cukai tembakau di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sragen. Ia menegaskan, pemanfaatan dana yang bersumber dari cukai semestinya memberikan imbal balik (feedback) yang konkret bagi sektor-sektor terkait.

"Jangan sampai anggaran-anggaran ini hanya habis untuk kegiatan rapat, pembuatan dokumen, dan kegiatan yang bersifat normatif," ujar Endro, Jumat 4 Septermber 2026.

Endro membeberkan, besaran alokasi dana di sejumlah OPD cukup signifikan. Dalam satu bidang di tingkat OPD, nilainya dapat mencapai Rp600 juta hingga Rp700 juta, dengan alokasi perencanaan serta pembuatan dokumen berkisar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta per pos kegiatan. Adapun instansi pengelola anggaran tersebut di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Satpol PP, serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM.

Selain efisiensi anggaran, Endro juga menyoroti pola penindakan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Sragen. Menurutnya, penindakan di lapangan sebaiknya lebih difokuskan pada pengedar skala besar maupun titik penyuplai utama.

"Wilayah-wilayah yang ditemukan indikasi besar menjadi penyuplai rokok ilegal, mbok ya itu yang segera ditindaklanjuti. Jangan pedagang kecil di pedesaan yang secara ekonomi tidak mampu terus yang diincar. Sementara perusahaan atau oknum pengedar besar masih sangat minim disentuh," ucapnya.

Ia menambahkan, pembinaan serta dukungan riil sangat dibutuhkan oleh para petani tembakau dan pelaku UMKM industri rokok lokal yang legal. Bentuk dukungan dapat berupa bantuan peralatan, promosi, edukasi tenaga kerja, hingga perlindungan bagi pekerja di sektor industri rokok.

Melihat kondisi tersebut, Endro mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang dibiayai oleh DBHCHT. Ia menyarankan, apabila memungkinkan secara regulasi, alokasi anggaran dapat diarahkan ke program yang dampaknya lebih nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat luas, seperti pembangunan infrastruktur jalan.

"Andai kata cukai ini bisa digunakan untuk bangun jalan, ya silakan digunakan untuk bangun jalan, ketimbang bentuk-bentuk kegiatan normatif yang selama ini dilakukan dan dampaknya masih jauh," ujar Endro. MI