DPRD Sragen Desak Evaluasi Total BUMD Tak Produktif, Opsi Pangkas Direksi

RRI.CO.ID, Sragen - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen memberikan sorotan tajam terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal. Usulan efisiensi anggaran ini mencuat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen, Sugiyamto, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Langkah ini dinilai penting mengingat kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat minim.

"Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan Pemkab supaya evaluasi total seluruh BUMD yang ada di Sragen. Karena untuk menyumbang PAD itu terlalu minim. Jangan sampai menaikkan pajak masyarakat, tetapi kita mempunyai BUMD tidak dimaksimalkan," kata Sugiyamto saat menyampaikan pandangan fraksinya.

Menurut Sugiyamto, langkah efisiensi bisa dimulai dengan pengurangan jumlah direksi dan pengawas. Ia menekankan agar aturan pengurusan tidak diterapkan secara kaku, melainkan dioptimalkan sesuai kebutuhan efisiensi anggaran daerah.

Lebih lanjut, ia menyinggung kondisi dana transfer daerah yang sempat mengalami penurunan. Oleh karena itu, potensi peningkatan PAD dari sektor BUMD seperti PDAM dan bank daerah harus digarap jauh lebih serius.

Bagi unit usaha yang dinilai sudah tidak sehat, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemkab Sragen untuk mengambil tindakan tegas berupa penggabungan (merger) atau penutupan BUMD.

"Kalau ada BUMD yang tidak sehat, lebih baik digabungkan atau ditutup. Satu pengurus digabungkan menjadi satu kepengurusan, nah itulah yang membuat efisien untuk gaji kepada mereka," lanjutnya mengatakan.

Sugiyamto menambahkan, Sragen memiliki rekam jejak pernah menutup BUMD yang tidak produktif pada masa lalu. Langkah serupa dinilai perlu diulang jika ada BUMD yang justru menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kalau tidak sehat ya harus ditutup, karena itu merugikan dan membebani APBD. Pemerintah pusat hari ini sudah mencontohkan dengan menggabungkan dan menutup beberapa BUMN. Nah, langkah itu yang harus dilakukan di Sragen," ujarnya. MI