RRI.CO.ID, Surakarta – DPRD Kota Surakarta menilai skema operasional Tahir Solo Museum perlu dipersiapkan secara matang sebelum museum dibuka untuk masyarakat. Selain kelembagaan pengelola, DPRD juga meminta kejelasan mengenai pengelolaan pendapatan, biaya operasional, hingga pemeliharaan museum.

Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo, mengatakan kepastian status pengelola akan menentukan mekanisme pengelolaan keuangan museum, terutama apabila di kemudian hari diterapkan tarif masuk bagi pengunjung.

"Kalau nanti museum menerapkan tarif masuk, uangnya masuk ke mana? Apakah menjadi pendapatan Perumda atau menjadi pendapatan daerah melalui Pemkot. Itu harus jelas. Karena status pengelolanya akan menentukan mekanisme pengelolaan keuangannya," ujar Budi, Rabu, 5 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, DPRD juga menerima informasi bahwa pada tahap awal operasional museum masih akan mendapat pendampingan dari Tahir Foundation. Namun, menurutnya, skema tersebut hanya bersifat sementara sehingga Pemerintah Kota perlu segera menyiapkan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

"Informasi yang kami terima memang untuk sementara masih ada pendampingan dari pihak Tahir Foundation. Tetapi proses selanjutnya seperti apa, termasuk pengelolaan keuangan dan operasionalnya, itu harus dipersiapkan mulai sekarang," katanya.

Meski memberikan sejumlah catatan, Budi menegaskan DPRD mendukung penuh keberadaan Tahir Solo Museum sebagai aset baru Kota Solo. Menurutnya, museum tersebut memiliki nilai strategis dalam pengembangan budaya dan pariwisata sehingga tata kelolanya harus dipastikan sejak awal.

"Kami tentu mendukung museum ini. Ini aset yang sangat baik bagi Kota Solo dan menjadi kebanggaan masyarakat. Justru karena nilainya sangat besar, tata kelolanya harus jelas sejak awal, baik terkait status aset, kelembagaan pengelola, maupun pengelolaan keuangannya. Dengan begitu, museum ini bisa berkembang secara profesional dan berkelanjutan," ucapnya. (Ryan Assyidiqi)