RRI.CO.ID, Surakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali merespons polemik terkait usulan perluasan program seragam gratis dan Lembar Kerja Siswa (LKS) agar turut menyasar para siswa di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) atau madrasah.

Bupati Boyolali, Agus Irawan, menjelaskan bahwa program pemberian seragam gratis yang berjalan pada tahun ini sejatinya masih merupakan tahap uji coba dengan penyesuaian anggaran yang ada.

Kendati demikian, melihat tingginya respons positif dari masyarakat, pihak Pemerintah Kabupaten akan melakukan penataan ulang anggaran untuk tahun depan. Hal itu dikatakan Bupati Boyolali saat ditemui disela-sela kegiatan pada Jumat, 31 Juli 2026.

"Sebenarnya kemarin dari anggaran pertama kan kita sebenarnya di tahun ini baru uji coba. Tapi kok ternyata ada tanggapan atau responnya positif sehingga nanti akan kita tata ulang lagi untuk anggarannya mungkin di tahun depan. Nanti kalau ada penambahan-penambahan nanti baru kita koordinasikan dengan Pak Sekda, biar nanti di anggarannya akan kita tata semuanya," kata Agus Irawan.

Agus Irawan menambahkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menyalurkan bantuan seragam ke madrasah pada tahun depan. Salah satu skenario yang berpeluang diambil, adalah merealokasi anggaran LKS untuk dialihkan menjadi anggaran seragam bagi siswa madrasah.

"Kalau nanti nambah lagi mungkin bisa jadi yang LKS-nya kita hilangkan terus kita alihkan ke seragam yang madrasah atau gimana nanti teknisnya biar Dinas Pendidikan, Pak Sekda, sama Pak Asisten nggih (yang mengatur)," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Boyolali. PGIN mendorong agar APBD Boyolali tidak hanya dinikmati oleh sekolah di bawah Dinas Pendidikan, melainkan juga menyasar Madrasah (Kemenag) dari tingkat RA, MI, hingga MTs.

Ketua Umum PGIN, Hadi Sutikno, menegaskan bahwa siswa Madrasah juga merupakan anak-anak Kabupaten Boyolali yang berhak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, baik berupa Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) maupun bantuan seragam.

"Artinya kalau sudah masuk APBD ini harusnya ya Diknas juga kasih, Kemenag juga dikasih karena sama-sama anak Pemerintah Kabupaten Boyolali. Jadi, kalau memang seragam gratis ini untuk siswa maka kami juga berhak untuk menerima dong. Kita kontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa," ucap Hadi Sutikno.

Hadi Sutikno menambahkan, jumlah siswa Madrasah di Boyolali mencapai lebih dari 54 ribu siswa yang tersebar di 438 lembaga. Menurut kalkulasinya, alokasi anggaran bantuan untuk madrasah diperkirakan tidak sampai menembus angka Rp5 miliar per tahun.

Sementara itu, pihak DPRD Boyolali melalui Komisi IV pun menyambut positif usulan tersebut dan berjanji akan membawanya ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memperjuangkan keadilan anggaran bagi sekolah madrasah di Boyolali. (JK)