RRI.CO.ID, Sragen - Alokasi anggaran sebesar Rp4,16 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen untuk program seragam gratis siswa baru SD dan SMP negeri menuai sorotan. Kebijakan tersebut dinilai memicu ketimpangan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta di daerah.

Perwakilan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Sragen, Nur Muhammad Sugiyarto, mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat melalui penyediaan seragam gratis, dana BOS, BOSDA, hingga beasiswa KIP. Meski demikian, ia menilai konsep pendidikan gratis di Sragen belum terwujud secara merata.

"Pendidikan gratis di Sragen belum bisa terwujud sepenuhnya. Yang memungkinkan gratis baru sekolah negeri, sementara sekolah swasta belum bisa," kata Nur Muhammad baru-baru ini.

Menurut Nur Muhammad, salah satu kendala utama yang dialami sekolah swasta adalah belum tersentuhnya aspek-aspec krusial, seperti kesejahteraan dan honor para guru swasta. "Padahal, sekolah swasta turut berperan aktif menampung ribuan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri," ucapnya.

Ia menilai perbedaan porsi intervensi anggaran daerah tersebut memicu disparitas dalam ekosistem pendidikan setempat.

Oleh karena itu, PGSI mendesak Pemkab Sragen untuk membuka ruang dialog bersama seluruh pemangku kepentingan sektor pendidikan. Langkah ini dinilai penting untuk menghilangkan sekat antara sekolah berstatus negeri dan swasta.

"Negeri dan swasta ini harus dibahas dan duduk bersama-sama, sehingga program pemerintah ke depan bisa menyentuh aspek pendidikan yang adil dan tercapai pendidikan gratis secara keseluruhan," ujarnya.

Nur Muhammad menegaskan, tanpa pelibatan seluruh komponen masyarakat dan pengelola pendidikan, cita-cita menghadirkan layanan pendidikan murah dan merata di Kabupaten Sragen hanya akan sebatas wacana. MI