RRI.CO.ID, Surakarta – Komisi III DPRD Kota Surakarta meninjau langsung kondisi drainase di kawasan Jalan Bromo, Rabu 22 Juli 2026, untuk memastikan usulan anggaran pembangunan saluran senilai Rp5,5 miliar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2027 tepat sasaran.

Peninjauan dilakukan dengan menyusuri saluran drainase di kawasan perbatasan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Lokasi tersebut menjadi salah satu titik penting dalam sistem pengendalian banjir di wilayah utara Kota Solo.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta, Y.F. Sukasno, mengatakan sidak lapangan diperlukan agar pembahasan anggaran tidak hanya mengacu pada laporan administrasi, tetapi juga berdasarkan kondisi riil di lapangan.

"Anggaran Rp5,5 miliar merupakan nilai yang cukup besar. Karena itu kami ingin memastikan secara langsung kondisi di lapangan, mengetahui persoalan yang ada, sekaligus melihat apakah solusi yang direncanakan memang efektif mengurangi permasalahan banjir," ujarnya.

Berdasarkan penjelasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Surakarta, pembangunan saluran baru dirancang untuk mengurangi debit air yang selama ini masuk ke kolam retensi. Aliran air dari kawasan hulu akan dialihkan ke sisi barat yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar sehingga beban kolam retensi dapat berkurang.

Meski demikian, Sukasno menilai rencana tersebut masih memerlukan kajian lebih mendalam karena berkaitan dengan sistem drainase lintas wilayah. Menurutnya, koordinasi antara Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar menjadi hal penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di wilayah hilir.

"Apabila saluran nantinya mengarah ke wilayah Karanganyar, tentu perlu ada koordinasi dan kesepahaman antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Jangan sampai pembangunan justru menimbulkan persoalan baru di wilayah hilir," katanya.

Selain meninjau saluran drainase, Komisi III juga mengevaluasi efektivitas infrastruktur pengendalian banjir yang telah dibangun, seperti kolam retensi dan rumah pompa. Menurut Sukasno, saat hujan dengan intensitas tinggi, sejumlah kawasan masih mengalami genangan sehingga diperlukan penyempurnaan sistem pengendalian banjir secara menyeluruh.

Komisi III juga menerima masukan dari warga yang khawatir pelebaran atau perubahan dimensi saluran drainase dapat memengaruhi akses dan aktivitas lingkungan sekitar. Karena itu, DPRD meminta pemerintah melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat sebelum proyek dilaksanakan.

Sukasno menegaskan Komisi III belum akan memutuskan persetujuan terhadap usulan anggaran tersebut sebelum seluruh aspek, mulai dari kebutuhan anggaran, desain teknis, kapasitas saluran hingga efektivitasnya dalam mengurangi banjir, dikaji secara komprehensif.

"Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat. Karena itu seluruh perencanaan harus jelas sehingga pembangunan drainase ini nantinya dapat menjadi solusi nyata bagi penanganan banjir di Kota Surakarta," pungkasnya. (Ryan Assyidiqi)