RRI.CO.ID, Surakarta – Peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk memperkuat upaya mewujudkan Kota Layak Anak. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemenuhan hak anak di lingkungan sehari-hari.

Astrid mengatakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program Kota Layak Anak menunjukkan dokumentasi telah berjalan dengan baik. Namun, penyamaan persepsi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat masih perlu diperkuat.

"Kami kemarin sudah me-review untuk tim Kota Layak Anak. Saya lihat ada beberapa aspek yang lemah, termasuk kolaborasi. Kalau dokumentasi sudah baik, lebih ke penyamaan persepsi dari seluruh elemen yang ada di masyarakat mengenai fasilitas sarana prasarana, termasuk para pengusaha dalam penyediaan fasilitas anak," katanya, Selasa 21 Juli 2026.

Ia mengatakan Pemkot Surakarta membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pemenuhan hak anak. Keterlibatan sekolah, dunia usaha, perusahaan, hingga organisasi masyarakat dinilai penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.

"Kami terbuka juga dari seluruh pihak, tidak hanya dari sisi swasta, mungkin dari sisi sekolah, dari sisi perusahaan, dari sisi apa pun yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung anak, mulai dari sisi kesehatan, tumbuh kembang sampai dengan kualitas anak itu sendiri dari sisi pembelajarannya," katanya.

Astrid menilai tantangan dalam mewujudkan Kota Layak Anak masih berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana. Padahal, konsep Kota Layak Anak juga harus menjamin rasa aman bagi anak di berbagai lingkungan.

"Masih berfokus pada fisik atau penyediaan sarana prasarana. Padahal lebih dari itu Kota Layak Anak itu memastikan anak merasa aman, bahkan di ruang sekolah, bahkan mungkin di rumah sekalipun. Kasus-kasus kekerasan anak yang terjadi pun saya lihat mayoritas masih di sekolah," ucapnya.

Menurut Astrid, penguatan kolaborasi harus dilakukan hingga tingkat masyarakat agar seluruh fasilitas yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung pemenuhan hak-haknya.

"Kita pengin kolaborasi yang saya maksud tadi harus lebih diaktivasi lagi di semua titik bagaimana anak itu bisa tumbuh kembang dengan sehat, kemudian memiliki lingkungan yang aman dan juga sarana-prasarana yang sudah disiapkan dari pemerintah juga bisa dimanfaatkan dengan baik," ujarnya.

Selain itu, Pemkot Surakarta telah memiliki mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Koordinasi juga dilakukan bersama Polresta Surakarta untuk mempercepat penanganan laporan yang masuk.

"Sudah ada UPTD PPA juga. Jadi tidak hanya perlindungan untuk perempuan tapi untuk anak juga. Sudah ada dan ada psikolog juga. Datanya kemarin juga kami sinkronkan langsung dengan Polresta. Jadi kalau ada kasus bisa langsung dilaporkan," kata Astrid. (Reza)