RRI.CO.ID, Surakarta – Wali Kota Surakarta Respati Ardi merespons usulan DPRD Kota Surakarta mengenai pembatasan penampilan pembawa acara (MC) yang menggunakan busana tidak sesuai dengan jenis kelaminnya dalam kegiatan pemerintahan. Menurutnya, langkah awal yang akan ditempuh Pemerintah Kota Surakarta adalah melalui pendekatan edukatif.

Hal tersebut disampaikan Respati usai rapat paripurna di DPRD Kota Surakarta, Senin 6 Juli 2026. Ia menilai penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah menjadi fondasi utama sebelum kebijakan lainnya diterapkan.

"Ya, tentunya kita mulai dari edukasi dulu yang terpenting. Fundamentalnya di sekolah. Nah, ini pengawasan, bimbingan konseling, guru-guru ini penting sekali," kata Respati.

Selain itu, Pemkot Surakarta juga akan menerbitkan surat edaran sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan berbagai persoalan sosial, termasuk LGBT.

"Nanti akan ada surat edaran khusus. Hari ini bersama Pemerintah Kota Surakarta kami akan menjalankan Perpres tersebut untuk tidak menormalisasikan LGBT di Kota Surakarta," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Ardianto Kuswinarno, menyampaikan aspirasi yang diterima DPRD dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya mengenai usulan agar kegiatan pemerintah maupun kegiatan masyarakat tidak menghadirkan penampil yang mengenakan busana tidak sesuai dengan jenis kelaminnya.

"Masyarakat menghimbau supaya ruang gerak mereka dipersempit. Salah satu contohnya pada kegiatan pemerintahan, seni budaya, maupun kegiatan masyarakat agar tidak memberi ruang sehingga tidak terkesan ada pembiaran," kata Ardianto.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, juga berharap pemerintah tidak menghadirkan penampil yang merepresentasikan LGBT dalam berbagai kegiatan resmi maupun kegiatan masyarakat.

"Di pemerintahan jangan sampai OPD atau dinas mengakomodasi representasi LGBT. Event-event pemerintah jangan sampai menampilkan orang yang berpakaian tidak sesuai jenis kelaminnya. Di masyarakat juga demikian, sehingga tidak memberikan panggung bagi kelompok yang merepresentasikan LGBT," ujar Daryono.

Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan, sementara pembinaan dan edukasi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. (Ryan Assyidiqi)