Evaluasi LPPD 2025, Pendapatan Pemkab Karanganyar Capai Target

RRI.CO.ID, Karanganyar - Badan Anggaran DPRD Karanganyar menggelar rapat evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran dua ribu dua puluh lima. Proses evaluasi ini difokuskan penuh pada indikator kinerja kunci, capaian makro, akuntabilitas, serta inovasi daerah yang telah diimplementasikan selama satu tahun.

"Pembahasan terkait LPPD atas pertanggungjawaban Bupati tahun 2025. Tentunya harus kita cermati terkait program kegiatan dari ada pelaksanaan pemerintah daerah di tahun 2025. Tentunya pengawasan itu lebih terfokus pada indikator kinerja kunci," ujar Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo kepada wartawan, Senin 6 Juli 2026.

Secara umum, jajaran dewan menilai indikator kinerja pembangunan fisik maupun serapan belanja program kegiatan di Karanganyar sudah terlaksana dengan sangat baik. Realisasi pembangunan fisik rata-rata menyentuh angka sembilan puluh delapan persen, sementara target sektor pendapatan secara akumulatif berhasil melampaui seratus persen.

"Belanja dan program kegiatan termasuk pendapatan pun juga di atas 100 persen," ujar Bagus Selo.

Bagus mengatakan, meskipun capaian total pendapatan dinilai memuaskan, terdapat catatan kritis terhadap sektor retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah yang meleset dari target. Kendala tersebut terjadi karena pihak rumah sakit tidak mendapatkan dana pengganti dari Badan Pemeriksa Keuangan.

"Ada beberapa hal ya tentunya hal-hal yang belum tercapai dari potensi pendapatan karena retribusi itu ada di rumah sakit karena tidak mendapatkan ganti dari BPK," kata Ketua DPRD.

Di sisi lain, rapat kerja tersebut juga membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang mendapati adanya temuan administrasi keuangan senilai hampir satu miliar rupiah. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Bagus meminta pemerintah daerah segera melakukan upaya pengembalian uang ke kas negara.

"Sekaligus membahas LHP BPK yang kemarin sudah diberikan eh tindak lanjutnya dan lain sebagainya. Ya diupayakan untuk di eh sesuai saran BPK untuk dikembalikan. Hampir 1 miliar lebih. Hampir 1 miliar," katanya.

Di sisi lain, Ketua DPRD mengatakan, dewan melihat struktur anggaran belanja tidak terduga untuk kedaruratan bencana alam di Karanganyar masih dalam kondisi yang sangat aman dan terkendali. Dari total alokasi dana sebesar tujuh miliar rupiah lebih yang disiapkan, pemerintah daerah tercatat baru menyerap anggaran sebesar satu koma delapan miliar rupiah.

"Nilai yang digunakan baru 1,8. Itu kan berarti risiko bencana masih cukup terkendalilah," ucapnya.

Badan Anggaran juga membeberkan pembatalan investasi atau penyertaan modal sebesar lima miliar rupiah untuk institusi Bank Jateng yang akhirnya ditarik kembali ke kas daerah. Seluruh sisa serapan program ini berakumulasi ke dalam nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran daerah yang menyentuh angka ratusan miliar rupiah.

"Terkait anggaran pembiayaan yang kemarin Bank Jateng tidak diperbolehkan untuk diberikan investasi dulu. Yang sudah dipersiapkan 5 besar akhirnya kan kembali. SILPA nya kan kemarin sudah sampaikan ya 241 miliar," kata Bagus.