RRI.CO.ID, Surakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo terus menggencarkan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat guna mencegah maraknya investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga judi daring. Hingga 31 Mei 2026, OJK Solo telah mengedukasi sebanyak 10.210 peserta melalui berbagai kegiatan literasi keuangan.

Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) serta Lembaga Keuangan Mikro dan Lainnya (LMSt) OJK Solo, Heri Santosa, mengatakan hingga Mei 2026 pihaknya telah menyelenggarakan 24 kegiatan literasi dan pelatihan keuangan.

“Per 31 Mei 2026, Kantor OJK Solo telah melaksanakan 24 kegiatan literasi serta pelatihan dengan total peserta yang sudah teredukasi sebanyak 10.210 peserta,” katanya dalam jumpa pers belum lama ini.

Menurut Heri, peserta kegiatan tersebut berasal dari berbagai kelompok masyarakat. Di antaranya kaum perempuan, guru, karyawan, pelaku UMKM, perangkat desa, pelajar, mahasiswa, pemuka agama, hingga penyandang disabilitas.

Ia menjelaskan, edukasi keuangan perlu terus dilakukan mengingat perkembangan produk dan layanan jasa keuangan yang semakin beragam dan telah bertransformasi ke arah digital. Karena itu, masyarakat perlu memahami manfaat dan risiko sebelum memanfaatkan produk keuangan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap perkembangan sektor jasa keuangan terkait produk dan layanan jasa keuangan yang semakin beragam dan sudah bertransformasi ke digitalisasi,” ujarnya.

Selain meningkatkan literasi keuangan, OJK Solo juga terus melakukan kampanye untuk mencegah masyarakat terjebak dalam penawaran investasi ilegal maupun penghimpunan dana ilegal yang berpotensi merugikan.

“Ini tentu untuk menghindari agar masyarakat tidak terjebak pada investasi ilegal, pinjaman ilegal, kemudian juga judi online yang saat ini cukup marak,” katanya.

Heri menambahkan, OJK Solo terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan edukasi, mulai dari pelaku usaha jasa keuangan, akademisi, pemerintah daerah, hingga stakeholder lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak.

Menurutnya, masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang baik akan lebih cerdas dalam mengambil keputusan keuangan. Hal tersebut pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Reza)