RRI.CO.ID, Karanganyar - Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan menyampaikna Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) didirikan bukan untuk menjadi retail modern, melainkan sebagai infrastruktur resmi pemerintah guna memberdayakan masyarakat dan memotong rantai pasar bebas. Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri Jambore Milad Aisyiyah ke-109 sekaligus peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Tawangmangu, Karanganyar, Sabtu, 27 Juni 2026.

Menko Pangan menyampaikan, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pembentukan sekitar 36.000 manajer operasional Kopdes pada Oktober mendatang agar ekosistem pelindung harga pangan ini bisa berjalan serentak pada akhir tahun. Kehadiran Kopdes dinilai mendesak di tengah hantaman pasar bebas yang mengakibatkan sekitar 80 persen petani di Jawa Tengah kehilangan lahan akibat kalah modal dan terpaksa berubah status menjadi buruh.

Lembaga ekonomi pedesaan ini sengaja dirancang menggunakan skema close loop economy untuk bertindak sebagai pembeli siaga (offtaker) yang wajib menyerap gabah petani atau ikan nelayan saat harga pasar jatuh, untuk kemudian disalurkan langsung ke Bulog.

"Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah, bukan supermarket. Dia nanti tugasnya membagi sarana bantuan pemerintah seperti Bansos, PKH, alat pertanian. Yang kedua offtaker, kalau harga gabahnya di bawah harga acuan, harga ikan nelayan terlalu murah, maka nanti yang beli adalah koperasi desa," ujarnya.

Selain mematangkan regulasi KDMP, Menko Pangan mengungkapkan, komitmen pemerintah dalam merombak tata kelola internal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat dikelola secara carut-marut di lapangan. Langkah pembersihan manajemen ini dibuktikan lewat tindakan hukum tegas berupa penangkapan dan penahanan terhadap tiga orang oknum pengelola program yang terbukti melakukan pelanggaran di tingkat pusat.

"Presiden kan sudah ada tindakan tegas, yang salah ya diproses hukum. Sekarang kita sedang membenahi agar program makan sangat sakral diperlukan itu bisa kita lanjutkan. Tapi sementara kita fokus untuk memperbaiki dulu ya. Programnya bagus, pengelolaannya jelek, nah ini lagi diperbaiki," ucapnya.

Zulkifli menyebut, pemerintah juga fokus menghapus ketimpangan ekonomi nasional melalui pembatasan bunga pinjaman program Mekar dan KUR maksimal delapan persen guna melindungi usaha kaum perempuan, seperti ibu-ibu Aisyiyah.

Ia menegaskan pembenahan menyeluruh ini sejalan dengan mandat Pasal 33 UUD 1945 untuk merebut kembali kendali sumber daya alam nasional yang selama ini bocor ke luar negeri akibat ongkos politik pilkada yang mahal.

"Kita juga batasi KUR paling tinggi delapan persen, yang 24 persen sudah dihapus agar yang miskin tidak tambah miskin. Di dalam demokrasi pasar bebas, kekayaan alam dikasih pengusaha yang punya uang, negara disedekahi, disumbang, padahal yang punya negara. Saya bilang Pak Prabowo kalau kita menang negara ambil, tuannya negara, bosnya yang punya," ujar Zulkifli.