RRI.CO.ID, Sragen - Kabupaten Sragen menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil mengintegrasikan penerbitan sertifikat tanah secara otomatis dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). Inovasi berbasis web ini dirancang untuk memangkas birokrasi administrasi pertanahan dan kewajiban pajak masyarakat.

Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, menjelaskan sistem ini lahir untuk menyederhanakan proses manual yang selama ini dinilai melelahkan. Sebelumnya, setelah warga menerima sertifikat dari Kantor Pertanahan (BPN), mereka masih harus mengurus perubahan SPPT PBB secara terpisah akibat pemecahan, penggabungan, atau peralihan hak milik.

"Pemanfaatan teknologi informasi ini membuat proses pecah tanah serta-merta diikuti penyesuaian slip PBB dan BPHTB. Jadi begitu tanah dipecah untuk waris atau jual-beli, SPPT-nya langsung menyesuaikan secara otomatis," ujar Sigit Pamungkas, Minggu 24 Mei 2026.

Pihak BPN Pusat mengonfirmasi bahwa integrasi otomatis ini merupakan yang pertama kali diterapkan di Indonesia. Keberhasilan Sragen dalam menciptakan sistem pelayanan yang transparan dan efisien ini juga telah menarik perhatian instansi nasional hingga internasional.

Perwakilan dari Bank Dunia (World Bank), Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan telah mengunjungi Sragen untuk melihat langsung operasional sistem tersebut. Karena dinilai mampu menutup celah pungutan liar (pungli) dan mempercepat pelayanan publik, inovasi ini rencananya akan diadopsi secara nasional.

Menurut Sigit, inovasi ini menjadi kelanjutan dari rekam jejak Sragen dalam reformasi birokrasi, setelah sebelumnya sempat menjadi pelopor perizinan satu pintu.

"Ini adalah inovasi yang terus dibuat oleh pemerintahan dari masa ke masa di Kabupaten Sragen. Hal ini menunjukkan bahwa masa lalu selalu menjadi inspirasi bagi kami untuk terus berubah ke arah yang lebih baik," ucapnya. MI