RRI.CO.ID, Surakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Surakarta menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Wakil Wali Kota 2025. Ada delapan catatan penting yang disampaikan FPKS dalam Rapat Paripurna DPRD Selasa, 31 Maret 2026 lalu.

Pandangan umum tersebut disampaikan juru bicara FPKS, Muhamad Nafi' Asrori di hadapan Wali Kota Solo Respati Ardi, pimpinan DPRD dan anggota dewan.

Muhammad Nafi Asrori mengapresiasi sejumlah capaian positif Pemkot Solo selama tahun anggaran 2025. Beberapa indikator makro menunjukkan hasil yang baik. Seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, capaian indeks reformasi birokrasi yang melampaui target, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap terjaga.

Fraksi PKS lanjut Asrori, capaian tersebut tetap perlu dibaca secara kritis dan mendalam. Karena itu, Fraksi PKS menyampaikan delapan catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius pihak eksekutif.

"Pertama, Fraksi PKS menyoroti kenaikan Gini Ratio dari 0,380 menjadi 0,398. Kondisi ini menunjukkan bahwa di tengah menurunnya angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan justru meningkat," ucap Muhammad Nafi.

Lantas Fraksi PKS menyoroti penyebab kondisi tersebut, kelompok masyarakat yang paling terdampak, dan langkah konkret agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata.

Fraksi PKS juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebesar Rp 911.166 miliar yang masih berada di bawah target sebesar Rp935.353 miliar. Perhatian khusus diberikan pada sektor pajak reklame dan retribusi daerah yang realisasinya dinilai belum optimal.

"Sehingga perlu penjelasan mengenai potensi kebocoran dan strategi peningkatan pendapatan daerah," katanya.

Fraksi PKS memberi catatan terhadap kontribusi dividen Badan Usaha Milik Daerah yang masih relatif kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah. Fraksi PKS meminta kejelasan tentang evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan langkah konkret untuk meningkatkan kontribusinya bagi pendapatan daerah.

"Fraksi PKS menyoroti belum optimalnya realisasi belanja daerah, di mana realisasi pendapatan daerah mencapai 94,40 persen, sedangkan realisasi belanja daerah baru mencapai 90,34 persen," kata Muhammad Nafi.

Fraksi PKS mencermati penurunan nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari 3,27 pada Tahun 2024 menjadi 3,05 pada Tahun 2025. Penurunan ini dinilai perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan, pengendalian risiko, dan pencegahan penyimpangan.

Fraksi PKS menyoroti pengelolaan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah, khususnya mengenai kemungkinan adanya pendapatan tahun 2024 yang disetor pada tahun anggaran 2025 serta rencana penyetoran pendapatan Tahun 2025 ke kas daerah. Hal ini penting untuk memastikan tertib pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi PKS memberi perhatian pada realisasi pendapatan bunga deposito sebesar Rp2.98 miliar, padahal dalam target anggaran pendapatan bunga ditetapkan nol rupiah. Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai dasar kebijakan penempatan dana dalam deposito, besaran dana, jangka waktu, tujuan penempatan, dan mekanisme pengawasannya.

"PKS menyoroti persoalan penanganan sampah Putri Cempo, termasuk performa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Putri Cempo yang dinilai tidak sesuai target. Kami meminta penjelasan mengenai evaluasi pelaksanaan kerja sama tersebut dan strategi penanganan sampah yang lebih efektif dari hulu sampai hilir," kata Muhammad Nafi.

Melalui delapan catatan tersebut bahwa fungsi pengawasan DPRD bukan semata mencari kekurangan. Tetapi memastikan bahwa setiap capaian, kebijakan, dan penggunaan anggaran benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta. MI