RRI.CO.ID, Karanganyar - Kenaikan harga material aspal dan bahan alam akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi berdampak serius pada proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Karanganyar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Karanganyar, Asihno Purwadi, mengungkapkan anggaran proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kini melampaui pagu yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mengambil langkah dilematis dengan melakukan revisi perencanaan dan konsultasi ke pemerintah pusat maupun provinsi. DPUPR Karanganyar bersama kabupaten tetangga seperti Klaten dan Wonogiri kini tengah berupaya agar target pembangunan tetap berjalan meski di tengah himpitan anggaran.

“Kalau diplotkan ke RAB sekarang yang dulu waktu perencanaan itu melebihi pagu. Itu lho yang menjadi kendala. Lalu kita konsultasi lagi ke P2JN Semarang untuk bisa revisi volume bisa enggak gitu,” ujar Kepala DPUPR Karanganyar, Asihno Purwadi saat dikonfirmasi RRI, Selasa 28 April 2026.

Menurut Asihno, dampak kenaikan harga ini tidak hanya menyasar satu atau dua paket pekerjaan, melainkan hampir seluruh proyek jalan yang menggunakan material aspal dan beton. Kenaikan harga material alam seperti pasir dan agregat batu pecah turut menambah beban biaya produksi, meskipun kenaikannya tidak sedrastis harga aspal yang diperkirakan mencapai 30 persen.

“Yang terdampak itu bukan persoalan paketnya, tapi materialnya, harga materialnya. Jadi volumenya dikurangi begitu, atau dirubah. Misalnya dua lapis jadi satu lapis supaya target panjangnya tercapai begitu, kita pertajam di perencanaannya,” ucap Asihno.

Pemerintah daerah, lanjut Asihno, kini berpacu dengan waktu karena kontrak kerja dibatasi maksimal pada bulan Juli mendatang. Ia berharap proses administrasi dan kepastian anggaran dari pemerintah pusat segera final agar pengerjaan fisik di lapangan dapat dimulai pada bulan Juni sebelum batas akhir kontrak berakhir.

“Kalau anggaran itu tidak berubah, tidak dikurangi, berarti sebelum Juli sudah bisa kita laksanakan. Dengan catatan loh ya, kalau anggaran pasti loh ya. Makanya ini bagi daerah kita dilematis, kondisi seperti ini yang belum pasti, belum final,” katanya.

Meski menghadapi situasi sulit, DPUPR Karanganyar tetap mematangkan proses perencanaan dan pengadaan barang jasa agar siap dieksekusi saat anggaran sudah dipastikan. Kerja sama dengan daerah sekitar terus diperkuat untuk mencari solusi bersama atas fenomena naiknya harga material konstruksi yang terjadi secara nasional.

“Kunci utamanya itu bukan di pekerjaannya, kunci utamanya di anggaran. Kita persiapkan dulu perencanaannya, kita persiapkan proses pengadaannya. Begitu anggaran clear, kita langsung kerjakan di lapangan,” katanya. (Arga/MI)