RRI.CO, ID, SRAGEN – Gelombang protes muncul dari warga Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. Warga mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan utama desa yang telah rusak parah selama belasan tahun namun tak kunjung diperbaiki, meskipun dana bantuan telah tersedia.

Polemik ini mencuat karena adanya perbedaan harapan antara warga dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Banaran mengenai waktu pelaksanaan pengaspalan. Warga sampai mendatangi kantor Desa Banaran Senin 16 Maret 2026.

Warga mendesak perbaikan dilakukan sebelum lebaran Idulfitri agar akses transportasi pemudik dan ekonomi lancar. Sementara Pemdes menyatakan pengerjaan baru bisa dilakukan setelah lebaran.

Salah satu perwakilan warga, Pak Aswanto, mengungkapkan bahwa warga sangat berharap pengaspalan jalan segera dilaksanakan menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari DPRD Kabupaten Sragen melalui aspirasi anggota dewan dari PKS.

"Kami ingin di Banaran ini segera dikerjakan pengaspalannya. Ada beberapa titik yang krusial, seperti di Barat Pasar, Timur Pasar, hingga wilayah Karang Asem dan Kebayanan Bolo," ujar Aswanto saat diwawancarai di Balaidesa Banaran.

Menurut Aswanto, jalan tersebut merupakan jalur vital bagi ratusan Kepala Keluarga (KK) yang mencakup wilayah RT 31 hingga RT 40 di Banaran, serta RT 1 hingga RT 14 di wilayah Mbolo.

"Jalan itu sudah rusak sekitar 10 sampai 15 tahun. Aspal terakhir mungkin 10 tahun lalu, bahkan ada yang bekas cor zaman PNPM. Harapan warga, lebaran besok jalannya sudah bagus karena ini jalur utama," kata dia menjelaskan.

Warga sempat mempertanyakan kendala pengerjaan kepada pihak perangkat desa (Carik), namun mereka merasa proses administrasi di tingkat desa terkesan lambat atau dipersulit, padahal koordinasi dengan tingkat kabupaten dan DPU diklaim sudah tuntas.

Menanggapi tuntutan warga, Sekretaris Desa (Sekdes) Banaran, Jiyanto, memberikan klarifikasi. Ia memastikan bahwa seluruh proyek perbaikan jalan akan tetap dilaksanakan, namun jadwalnya baru bisa dimulai setelah hari raya lebaran.

"Kami dari desa sudah menginformasikan bahwa semua BKK, total ada 14 titik, memang akan dikerjakan nanti setelah lebaran. Mengapa? Karena titiknya banyak dan semua ada tahapannya," jelas Jiyanto.

Ia menyebutkan total anggaran untuk 14 titik kegiatan tersebut mencapai sekitar Rp850 juta. Jiyanto menegaskan pihak Pemdes tidak bermaksud menghambat, melainkan harus mengikuti prosedur administrasi yang berlaku, termasuk instruksi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

"Kami sudah duduk bersama dengan pihak dewan terkait. Kami positif akan merealisasikan semuanya karena sudah masuk SK Bupati. Tidak ada niat meniadakan, ini demi kemakmuran masyarakat juga," tegasnya.

Terkait desakan warga yang ingin jalan halus sebelum lebaran, Jiyanto menjelaskan bahwa proses pengajuan atau proposal baru bisa dimulai sekitar tanggal 30 Maret sesuai instruksi teknis. Mengingat banyaknya titik lokasi yang harus dikerjakan, pihak desa menilai pengerjaan setelah lebaran adalah waktu yang paling realistis secara teknis dan administratif.

"Setelah lebaran bisa dipastikan mulai dikerjakan. Kami harap masyarakat bersabar mengikuti tahapan yang ada," ujarnya.

Warga masih berharap ada percepatan agar jalur ekonomi tersebut tidak menghambat aktivitas masyarakat di masa mudik lebaran mendatang. Anggota DPRD Sragen dari Dapil V Sragen Agus Aji Kuncoro mengatakan, dana pembangunan adalah milik rakyat. Masyarakat berhak menikmati sesegera mungkin melalui infrastruktur yang baik.

"Aspirasi kan haknya rakyat, ngapain Pemerintah Desa mempersulit. Kalau Infrastruktur baik kan masyarakat juga seneng," ujarnya. MI