RRI.CO.ID, Surakarta – Wakil Wali Kota Surakarta menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Gedung Gradika, Semarang, Kamis, 16 April 2026.

Forum strategis ini bertujuan memperkuat implementasi pembangunan berbasis wilayah yang inklusif dengan menempatkan kecamatan sebagai simpul utama pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 576 peserta yang terdiri dari jajaran bupati, wali kota, serta camat dari seluruh penjuru Jawa Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara khusus mendorong Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, untuk menjadi percontohan Kecamatan Berdaya di tingkat provinsi.

Penunjukan ini didasarkan pada rekam jejak Kecamatan Jebres yang telah menjadi lokasi peluncuran program serupa sejak April 2025. Wilayah tersebut dinilai sukses mengintegrasikan berbagai intervensi sosial, mulai dari perlindungan perempuan hingga penguatan ekonomi kreatif bagi generasi muda secara mandiri.

Implementasi program ini di Kota Surakarta juga diperkuat dengan inovasi Kartu Zilenial yang menyasar pemuda usia 16 hingga 30 tahun untuk pengembangan keterampilan digital.

Pendekatan kolaboratif ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan dunia usaha, dalam mendukung pelatihan pemasaran digital hingga pemberdayaan tani milenial. Upaya ini merupakan bagian dari 22 program intervensi untuk menekan angka pengangguran serta meningkatkan kemandirian kelompok rentan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani menyatakan kesiapan untuk memperkuat Kecamatan Jebres sebagai model implementasi.

"Kami siap menindaklanjuti arahan ini. Kecamatan Jebres akan terus kami dorong menjadi percontohan, baik dalam pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat, yang nantinya dapat direplikasi di kecamatan lain," ujar Astrid, di Solo, Kamis, 16 April 2026.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi memberikan arahan terkait penguatan kapasitas wilayah serta pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan program pemberdayaan secara terintegrasi.

Selain mendengarkan arahan teknis, para kepala daerah dan camat yang hadir juga melakukan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen nyata. Langkah ini diambil untuk memastikan percepatan pelaksanaan program di seluruh wilayah Jawa Tengah berjalan transparan dan akuntabel.

Pakta integritas tersebut menjadi payung hukum bagi setiap pimpinan wilayah dalam mengawal program pemberdayaan agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Hari ini kita kumpulkan untuk melakukan pakta integritas terkait pembentukan Kecamatan Berdaya. Program ini harus benar-benar dirasakan masyarakat, dan kuncinya ada pada kolaborasi serta inovasi di tingkat wilayah," kata Luthfi.

Rakor ini ditutup dengan sesi berbagi praktik baik antar-daerah guna memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis wilayah yang lebih modern.

Pemerintah Kota Surakarta optimis bahwa capaian di Kecamatan Jebres dapat menjadi standar baru bagi daerah lain dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. Momentum ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan yang lebih efektif melalui optimalisasi peran camat sebagai garda terdepan pembangunan. (Dania)