RRI.CO,ID, Sragen - Tragedi perkelahian berujung maut yang menimpa siswa di SMPN 2 Sumberlawang, Sragen, memicu reaksi keras dari kalangan legislatif. Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto, menilai insiden memilukan tersebut merupakan dampak nyata dari minimnya pengawasan akibat krisis tenaga pendidik dan kekosongan jabatan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen.

Dalam keterangannya, Sabtu 11 April, Sugiyamto menyoroti ketimpangan jumlah pengajar di sekolah tersebut. Berdasarkan informasi yang ia terima, saat kejadian hanya ada delapan orang guru yang berjaga untuk mengampu sembilan kelas karena banyaknya guru yang sedang menjalankan tugas luar.

"Pengawasan guru harus lebih ketat karena kejadiannya di lingkungan sekolah. Jangan sampai satu guru harus mengampu dua kelas sekaligus, itu teledor. Akibatnya murid bisa keluar kelas dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Sugiyamto.

Lanjut politikus PDI-P itu, persoalan semakin pelik karena kepala sekolah SMPN 2 Sumberlawang diketahui harus merangkap jabatan (plt) di sekolah lain, yakni SMP Mondokan. Sugiyamto mendesak Pemkab Sragen untuk tidak menunda-nunda pengisian kekosongan jabatan kepala sekolah agar manajemen sekolah bisa berjalan maksimal.

"Kepala sekolah mengampu dua sekolah. Kami mendesak Pemkab supaya segera mengisi posisi yang kosong, jangan teledor lagi. Ini peringatan keras agar kejadian serupa tidak terulang," tambahnya.

Menanggapi kebijakan Bupati Sragen yang berencana memberikan sanksi kepada pihak sekolah, Sugiyamto justru meminta pemerintah melihat akar masalahnya. Ia mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa minat guru untuk mendaftar sebagai kepala sekolah di Sragen sangat rendah.

Data menunjukkan, dari sekian banyak kekosongan, hanya sedikit guru yang bersedia melamar. Hal ini dipicu oleh beban administrasi yang sangat berat, terutama terkait laporan pertanggungjawaban (SPJ) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Banyak guru tidak mau jadi kepala sekolah karena beban SPJ BOS itu rumit. Seharusnya Pemkab menyediakan petugas khusus administrasi SPJ, misalnya satu petugas untuk lima sekolah, supaya kepala sekolah dan guru bisa fokus pada tugas mengajar dan mendidik akhlak siswa," usul politikus senior PDI-P itu.

Selain masalah teknis pengawasan, Sugiyamto juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter, budi pekerti, dan peran aktif orang tua. Namun, ia menegaskan bahwa tanggung jawab penuh saat jam sekolah berada di tangan tenaga pendidik.

Ia meminta Dinas Pendidikan segera melakukan pemetaan ulang penugasan luar guru agar tidak ada kelas yang kosong tanpa pengawasan. Tragedi ini diharapkan menjadi titik balik bagi Pemkab Sragen untuk membenahi sistem birokrasi sekolah yang dinilai terlalu membebani guru dengan urusan administratif. MI