RRI.CO.ID, SRAGEN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sragen bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh menyusul insiden tragis yang melibatkan siswa di SMP Negeri 2 Sumberlawang. Selain evaluasi internal, pihak Inspektorat juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap guru dan kepala sekolah terkait potensi pelanggaran kode etik dan disiplin ASN.

Kepala Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti, menyatakan perkelahian siswa kelas VIII SMPN 2 Sumberlawang Sragen yang menyebabkan kematian Wisnu Adi Prasetyo (14) menjadi perhatian serius. Purwanti menjelaskan bahwa kejadian ini menjadi momentum untuk memperkuat program kedisiplinan guru dan efektivitas pembelajaran yang sebenarnya sudah mulai dijalankan sejak awal semester.

"Kami sudah melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan pengawasan anak di sekolah. Kedepannya, kami berencana mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait pengetatan pengawasan siswa di lingkungan sekolah untuk semua satuan pendidikan di Sragen," ujar Purwanti saat ditemui wartawan, Jumat 10 April 2026.

Salah satu poin penting dalam evaluasi tersebut adalah meminimalisir adanya jam kosong. Dalam insiden di SMPN 2 Sumberlawang, diketahui terdapat kekosongan guru di kelas karena guru yang bersangkutan tengah bertugas sebagai proktor TKA di laboratorium komputer.

Terkait pertanggungjawaban personel, Purwanti menegaskan bahwa pihaknya mengikuti arahan Bupati Sragen untuk memberikan sanksi tegas jika ditemukan kelalaian. Saat ini, oknum guru dan kepala sekolah yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sragen.

"Sanksi masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat. Apakah itu sanksi disiplin ASN atau kode etik, kita menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut setelah koordinasi dengan pihak kepolisian," ujar dia.

Sebagai langkah preventif di masa depan, Disdikbud mendorong sekolah-sekolah untuk meningkatkan fasilitas keamanan, termasuk pengadaan CCTV.

"Rencananya akan diarahkan ke sana (CCTV), namun tetap menyesuaikan kemampuan sekolah masing-masing. Pengadaan ini dimungkinkan menggunakan dana BOS," ujarnya.

Hal ini diharapkan dapat membantu memantau pergerakan siswa secara lebih holistik, terutama di titik-titik yang luput dari jangkauan guru.

Menanggapi adanya rangkap jabatan kepala sekolah yang dianggap menghambat pengawasan, Purwanti mengakui adanya 10 SMP dan 98 SD di Sragen yang saat ini belum memiliki kepala sekolah definitif.

"Kami sudah melaksanakan seleksi kepala sekolah baik untuk tingkat SD maupun SMP. Saat ini masuk proses penataan, dan dalam waktu dekat akan segera dilakukan pelantikan agar posisi yang kosong segera terisi dan pengawasan di sekolah bisa lebih maksimal," pungkas.

Insiden ini telah menjadi perhatian nasional dan Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk memastikan lingkungan sekolah kembali aman dan kondusif bagi seluruh siswa. MI