RRI.CO.ID, SRAGEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mulai menyiapkan skema kerja dari rumah Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya penghematan energi. Salah satu kebijakan hemat energi selain WFH, ASN juga bakal 'dipaksa' naik sepeda atau gowes saat ngantor.

Kebijakan ini menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri dan imbauan Gubernur. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengonfirmasi bahwa kebijakan ini bukan sekadar bekerja dari rumah, melainkan misi besar untuk efisiensi energi.

Bupati Sigit menjelaskan, pelaksanaan WFH di Bumi Sukowati rencananya akan difokuskan pada hari Jumat. Tujuan utamanya jelas, yakni menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).

"WFH kan sudah ada petunjuk dari Pak Mendagri bahwa pelaksanaannya di hari Jumat yang intinya adalah bagaimana kita semua melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar," ujar Bupati Sigit Pamungkas, Kamis 2 April.

Tak hanya bekerja dari rumah, ASN didorong untuk beralih ke moda transportasi ramah lingkungan. “Kita terjemahkan instruksi pusat ini lebih detail. Terkait penggunaan sarana sepeda, nanti kita atur jaraknya. Pegawai yang tinggal dalam radius tertentu, misal 6 atau 7 kilometer dari kantor, akan kita utamakan dan dorong untuk bersepeda,” ujar Sigit

Tak hanya urusan gowes, Bupati Sigit juga melempar ide budaya berbagi kendaraan atau "nebeng". Dia meminta para pegawai yang tinggal satu jalur untuk berangkat bersama dalam satu kendaraan guna mengurangi populasi kendaraan di jalanan pada hari kerja tertentu.

Bahkan, berseloroh merelakan mobil dinasnya untuk dijadikan sarana angkutan bersama bagi bawahannya. "Janjian satu jalur, bisa goncengan atau nebeng. Kalau satu tujuan, mobil Pak Bupati juga bisa nanti kalau ada yang mau nebeng. Saya pun kalau tidak ada tugas luar kota yang mendesak, akan naik sepeda. Kita sudah pernah melakukan itu sebelumnya, jadi tinggal kita rutinkan,” kata dia.

Sigit menegaskan bahwa napas efisiensi ini tidak hanya berhenti di gedung-gedung perkantoran pusat kabupaten saja. Instruksi ini akan merembet hingga ke jajaran paling bawah di tingkat kelurahan dan desa.

Seluruh perangkat desa diharapkan menjadi pionir dalam gerakan penghematan BBM ini.

"Imbauan ini berlaku untuk seluruh perangkat sampai level desa. Kita tindaklanjuti apa yang diputuskan pemerintah pusat dan arahan Pak Gubernur," katanya.

Meski semangat efisiensi sedang digalakkan, Bupati Sigit memberikan garis bawah tebal bagi instansi yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Baginya, WFH atau gerakan hemat energi tidak boleh menjadi alasan pelayanan publik melambat.

“Tetap ada pelayanan publik yang tidak boleh ditinggalkan. Sektor-sektor vital harus dipastikan tetap berjalan maksimal. Teknisnya sedang kita matangkan agar efisiensi dapat, pelayanan tetap mantap. Ada gantian atau piket,” ucap Bupati Sigit. MI