Hadapi Defisit Anggaran, Pemda di Jateng Didorong Lakukan Terobosan Strategis

  • 26 Mar 2026 13:00 WIB
  •  Surakarta
RRI.CO.ID, SRAGEN – Kebijakan efisiensi anggaran yang melanda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga pemerintah kabupaten/kota menuntut respons cepat dan cerdas dari para kepala daerah. Pengurangan dana transfer daerah yang mencapai angka triliunan rupiah mengharuskan adanya skala prioritas yang ketat agar pembangunan tetap berjalan efektif.

Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Asrar, SE, MM, mengungkapkan bahwa realitas pemangkasan anggaran ini tidak bisa dihindari. Di tingkat Provinsi Jawa Tengah saja, dana transfer daerah telah mengalami pemotongan hingga Rp1,5 triliun.

"Kita tidak bisa memungkiri bahwa mulai dari provinsi hingga kabupaten saat ini sedang mengalami efisiensi besar-besaran. Otomatis, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta untuk berpikir keras menentukan kegiatan mana yang betul-betul urgen atau masuk skala prioritas," ujar Asrar saat ditemui di Sragen, belum lama ini.


Politisi dari Fraksi Demokrat ini menjelaskan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur kini mengarahkan kemudi kebijakan pada sektor ketahanan pangan.

Menurut Asrar, ketahanan pangan menjadi isu krusial yang harus dijaga keberlangsungannya demi stabilitas daerah. "Kebetulan sekarang Pak Gubernur mengedepankan ketahanan pangan. Inilah yang akan menjadi prioritas pengembangan di Jawa Tengah ke depan," ujar dia.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai potensi terhambatnya pembangunan infrastruktur akibat hilangnya anggaran, seperti di Kabupaten Sragen yang diperkirakan kehilangan sekitar seperempat triliun rupiah dari APBD. Asrar menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berhenti total.

"Pembangunan tetap jalan, tetapi ya itu tadi, ada skala prioritas. Misalnya soal infrastruktur jalan; jika jalan tersebut masih bisa dilalui, mungkin akan menjadi prioritas kedua atau ketiga," jelas pengurus Partai Demokrat tersebut.

Namun, ia memberikan catatan bahwa untuk infrastruktur yang bersifat mendesak, pemerintah harus tetap memberikan atensi penuh. "Tetapi kalau kondisi jalannya betul-betul sudah rusak parah dan tidak bisa dilalui, nah itu yang akan menjadi prioritas paling dikedepankan," ucap dia.

Asrar juga mendorong pemerintah daerah di seluruh Jawa Tengah untuk tidak hanya pasrah pada pemotongan anggaran, tetapi juga mulai melakukan terobosan-terobosan kreatif. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan pengeluaran yang tidak mendesak menjadi kunci agar mesin pemerintahan tetap berjalan optimal di tengah krisis fiskal. MI
google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....