RRI.CO.ID, SRAGEN – Kebijakan baru mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 mendapat sorotan tajam. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dituding menjadi pemicu munculnya isu miring, hingga muncul gerakan masyarakat yang enggan membayar pajak kendaraan di wilayah Jawa Tengah.

Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Demokrat, Asrar, SE, MM, mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pajak saat ini masih tergolong rendah. Menurutnya, hal ini diperparah oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai sistem "Opsen" yang baru.

"Kepatuhan terhadap pembayaran pajak ini kan masih rendah. Apalagi kemarin ada isu miring soal pajak dan sebagainya. Menurut saya, sosialisasi tentang Opsen Pajak ini masih sangat kurang," ujar Asrar saat ditemui di Sragen, baru-baru ini.

Asrar menjelaskan, secara konsep, Opsen Pajak sebenarnya sangat menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Jika dulu pajak ditarik oleh Provinsi baru kemudian ditransfer ke Kabupaten, kini dengan sistem Opsen, porsi pajak tersebut langsung masuk ke kas daerah (PAD kabupaten).

"Sekarang dengan Opsen, dana itu langsung masuk ke kabupaten. Persentasenya pun lebih tinggi untuk kabupaten dibanding provinsi. Konsep ini bagus untuk efisiensi dan mendukung otonomi daerah agar kabupaten bisa membangun lebih cepat," katanya menjelaskan.

Senada dengan Asrar, Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sragen, Budiono Rahmadi, menekankan bahwa masalah pajak adalah hal yang sangat sensitif di mata masyarakat. Di era digital, miskomunikasi sekecil apa pun bisa berdampak fatal jika tidak segera diluruskan oleh pemerintah.

"Sekarang zamannya media sosial. Semua orang bisa berpendapat. Terkadang pendapat yang kurang pas pun banyak pengikutnya. Ini tantangan pemerintah agar hal baru seperti Opsen ini dijelaskan secara luas supaya tidak ada mis antara pemerintah dan rakyat," kata politikus yang akrab disapa Mas Bro itu.

Lebih lanjut, Bro menegaskan bahwa Fraksi Demokrat mendorong agar pendapatan dari Opsen Pajak dikembalikan untuk kepentingan pengguna kendaraan, terutama perbaikan infrastruktur jalan. Ia pun memberikan contoh keberhasilan daerah lain yang mampu membangun kepercayaan publik (trust) melalui transparansi anggaran.

"Kita dari Demokrat memegang prinsip dari rakyat untuk masyarakat. Harusnya kepala daerah punya tantangan dan hitung-hitungan yang cermat. Misal, jika pajak setahun difokuskan untuk jalan, maka jalan akan halus semua. Jika masyarakat melihat hasilnya nyata, maka akan muncul trust atau kepercayaan terhadap pemerintah," kata Ketua DPC Demokrat Sragen itu. MI