KBRN, Karanganyar: Kabupaten Karanganyar dihadapkan pada kekhawatiran stagnasi pembangunan menyusul defisit anggaran besar untuk tahun 2026. Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, mengungkapkan total pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp372 miliar. Kondisi itu memaksa Pemda Karanganyar memutar otak untuk menambal kekurangan tersebut.

Bagus Selo merinci, total pengurangan dana transfer mencapai Rp372 miliar, termasuk hilangnya Dana Insentif Fiskal (DIF) dan berkurangnya Dana Desa. Sementara defisit dari dana perimbangan yang langsung masuk pembukuan Kabupaten mencapai Rp329 miliar.

"Dana transfer untuk Kabupaten Karanganyar tahun 2026 saat sekarang berkurangnya dari dana perimbangan itu 372 miliar sekian. Itu yang masuk dana desa dan dana insentif daerah," kata Bagus Selo.

Ketua DPRD, menyebut ada konsekwensi berupa dampak langsung dari berkurangnya dana ini, terutama pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang turun tajam Rp87 miliar lebih.

"Jadi efek dari pengurangan ini akan berdampak terkait pembangunan terutama ya infrastruktur di Kabupaten Karanganyar. Infrastruktur. Jadi pembangunan fisik lah," ujarnya.

Dampak signifikan dari defisit ini juga dirasakan pada perencanaan, sebab anggaran yang sangat minim harus memenuhi beban wajib yang diatur regulasi. Hal itu juga belum termasuk, beban anggaran baru untuk gaji PPPK paruh waktu yang harus ditanggung daerah.

"Anggaran-anggaran yang sudah diplot , misalnya pendidikan 20% terus kesehatan 10%, dari regulasi itu kan ironis sekali kalau anggaran terlalu sangat minim," katanya.

Bagus Selo menambahkan, perencanaan anggaran di DPRD sendiri juga ikut terpangkas hingga sekitar 17,5% sampai 20%, atau sekitar Rp15 miliar. Pihaknya akan melakukan pembahasan intensif.

"Kalau mau itu pasti infrastruktur jalan," prediksi Bagus Selo, menunjukkan bahwa infrastruktur jalan akan menjadi sektor yang paling diutamakan untuk dipertahankan melalui penyesuaian skala prioritas.

Untuk menambal defisit, Bagus Selo menyebut fokus utama adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi yang akan digenjot adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui penyesuaian NJOP.

"Paling tidak optimalisasi pendapatan yang ada. Ya, salah satunya ya potensi yang ada kan Kabupaten Karanganyar itu yang sangat signifikan itu kan hanya BPHTB pajak. Terus PBB," katanya.

Namun, Ketua DPRD menjelaskan, penyesuaian PBB dilakukan berdasarkan perubahan nilai objek pajak bukan melalui kenaikan tarif.

“Bukan kenaikan tarif, tapi penyesuaian. Misalnya dulu belum ada bangunan, sekarang ada, atau sertifikat tanah berganti nama, maka nilai PBB-nya otomatis berubah,” ujarnya.

Selain itu, Bagus menyebut, sumber utama PAD lainnya juga berasal dari pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran, serta retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).

“Kalau pemerintah daerah berani melelang tarif parkir secara terbuka dan profesional, saya yakin pendapatan bisa meningkat signifikan,” katanya.