RRI.CO.ID, Surakarta - Komisi IV DPRD Solo menyoroti program unggulan Wali Kota Solo kerja ke Jepang. Meskipun telah menggunakan anggaran yang besar, tapi hasilnya belum optimal.

Oleh sebab itu di 2026 ini Komisi IV DPRD Kota Solo mendorong adanya pergeseran anggaran untuk memaksimalkan hal tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto mengungkapkan usulan pergeseran anggaran untuk Program Rumah Siap Kerja dilakukan pasca rapat koordinasi bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta pada akhir Januari 2026 lalu. Data menunjukkan dari 185 peserta (pelatihan kerja dalam Program Rumah Siap Kerja) baru 52 orang yang terserap.

“Planning awal dengan yang bisa direalisasikan itu akurasinya kurang bagus. Kami melihat tingkat keterserapan kerja dari yang dilakukan pelatihan itu masih kecil, baru 30 persen,” ucap dia, Kamis 19 Februari.

Komisi IV meminta dinas terkait melakukan penyesuaian hitung-hitungan anggaran bahkan pergeseran sesuai dengan prioritas dari program kerja yang dilakukan pada 2026 mendatang. Khususnya untuk program pelatihan dan magang dengan sasaran bekerja di Jepang.

Ini menjadi penting karena peserta pelatihan dengan target bekerja di Jepang pada 2025 belum bisa berangkat karena standar pelatihannya belum cukup untuk memberangkatkan mereka ke negeri sakura.

“Ada problem bahwa kualifikasi yang kita berikan itu baru sampai tingkat N-5 untuk kualifikasinya, padahal kebutuhannya sampai N-4. Jadi APBD Kota 2025 itu ternyata baru sampai kualifikasi N-5, padahal kebutuhannya itu sampai ke N-4," kata dia menjelaskan.

"Nah di 2026 ini harapannya kami yang sebelumnya perlu dinaikkan kualifikasinya dari N-5 ke N-4 di 2025 lalu dilakukan di 2026 plus tambahan peserta baru dengan pelatihan keseluruhan sampai N-4 agar bisa segera berangkat ke Jepang,” kata dia lebih lanjut.

Informasinya pelatihan kerja hingga N-5 itu membutuhkan Rp 8 juta/orang, sementara untuk total pelatihan hingga kualifikasi N-4 totalnya butuh Rp 34-35 juta/orang.

Menimbang peningkatan kualifikasi N-5 ke N-4 itu belum dianggarkan di APBD 2026, Komisi IV mendorong agar Dinas Tenaga Kerja Kota Solo bisa melakukan pergeseran anggaran agar bisa menuntaskan kualifikasi tersebut. Oleh sebab itu sasaran pelatihan harus diukur ulang agar tingkat keterserapannya lebih efektif.

“Tahun 2025 itu masih ada 30 orang yang perlu ditingkatkan ke N-4. Makanya di 2026 ini kami ingin anggaran yang ada ini dioptimalkan betul sampai mereka nyantol betul di Jepang. Jadi kalau targetnya di tahun 2026 melatih 200 orang (sampai N-5), ya mungkin bisa dikurangi dulu agar bisa sampai N-4. Sisanya bisa menyusul di APBD Perubahan 2026 nanti,” kata politisi PKS itu.

Sekadar informasi, pada 2025 Pemerintah Kota Surakarta mengalokasikan Rp 3 miliar untuk melatih 185 orang. Faktanya baru 38,5 persen yang terserap ke dunia kerja. Sementara sisanya masih menganggur atau berstatus pencari kerja. MI

Sebelumnya Anggota Komisi IV Ekya Sih Hananto menyoroti kerjasama antara pemerintah kota dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LKP). Sebab idealnya kerjasama dilakukan langsung dengan sektor industri terkait.

“Kami sarankan pemerintah kota menginduk atau bekerjasama dengan Pemprov Jateng. Saat ini Pemprov Jateng sudah menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk penempatan kerja, mungkin bisa meminta kuota khusus untuk warga Solo,” kata Politikus PDI-P itu. MI