RRI.CO.ID, Karanganyar - Pemerintah Kabupaten Karanganyar kembali menorehkan prestasi gemilang dalam hal akuntabilitas tata kelola anggaran daerah di tingkat regional. Kabupaten Karanganyar secara resmi berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Tahun Anggaran 2025.

Raihan membanggakan yang diumumkan di pertengahan tahun 2026 ini sekaligus menegaskan konsistensi Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang sukses mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut. Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP tersebut dilangsungkan secara khidmat di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang.

Bupati Karanganyar, Rober Christanto, hadir langsung menerima dokumen LHP tersebut bersama Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar. Prosesi penyerahan ini juga turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Kepala Badan Keuangan Daerah atau BKD Karanganyar, serta Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar.

Bupati Karanganyar, Rober Christanto, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian yang berhasil dipertahankan secara konsisten ini. Pemerintah Kabupaten Karanganyar menilai predikat ini merupakan buah dari komitmen kolektif seluruh jajaran aparatur sipil negara dalam mengelola uang rakyat secara transparan.

“Alhamdulillah, Kabupaten Karanganyar kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Raihan ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah terus dijalankan dengan baik dan sesuai ketentuan. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang rakyat,” ujar Bupati Karanganyar, Rober Christanto dalam pers rilis yang diterima RRI, Sabtu 13 Juni 2026.

Lebih lanjut, Rober Christanto menegaskan predikat WTP ini harus berdampak linier terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Karanganyar. Setiap rupiah anggaran yang dikelola oleh jajaran pemerintah daerah wajib dikonversi menjadi program pembangunan yang berkualitas, tepat sasaran, serta mampu mendongkrak mutu pelayanan publik.

Di sisi lain, proses audit yang dilakukan oleh tim auditor negara berjalan sangat ketat dengan mengacu pada regulasi baku yang berlaku secara nasional. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan dilakukan secara profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan, terdapat empat aspek utama yang menjadi indikator mutlak dalam menentukan penilaian akhir atas laporan keuangan pemerintah daerah. Keempat aspek tersebut meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi.

“Keempat aspek tersebut menjadi dasar dalam menentukan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.

Pada momentum penyerahan LHP kali ini, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak hanya menyerahkan dokumen laporan kepada perwakilan dari Bumi Intanpari semata. Institusi pemeriksa keuangan negara tersebut turut menyerahkan LHP secara kolektif kepada 32 pemerintah kabupaten dan kota lain di wilayah Jawa Tengah yang seluruhnya tercatat sukses menyapu bersih opini WTP.

Capaian historis 12 kali WTP berturut-turut ini diharapkan menjadi pemacu motivasi bagi segenap jajaran birokrasi di Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk tidak kendor dalam menjaga integritas. Tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel akan terus diperkuat demi memastikan pengelolaan anggaran daerah benar-benar berwujud pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.