RRI.CO.ID, Karanganyar - Pemerintah Kabupaten Karanganyar merombak jajaran struktural papan atas lewat pelantikan sepuluh Pejabat Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kantor BKPSDM setempat. Langkah penyegaran gerbong birokrasi ini diproyeksikan menjadi motor percepatan pembangunan daerah sekaligus memicu penataan massal pada level jabatan di bawahnya.

Dari sepuluh posisi strategis yang dirombak, Ardianto kini resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sementara itu, posisi Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar kini dipercayakan kepada Theresia Herawati.

Untuk lini penegakan perda dan pengamanan, Beti Endar Kusumawati dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kemudian pos Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (Disdagperinaker) kini dinakhodai oleh Agung Wahyu Utomo.

Selanjutnya, Kusbiyantoro resmi menempati jabatan baru sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Pada sektor ketahanan pangan, Feriana Dwi Kurniawati dipercaya memimpin Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (Dispertan PP).

Untuk urusan pengelolaan anggaran daerah, Pujiyanto kini resmi menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD). Sektor krusial lainnya yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sekarang dipimpin oleh Hendro Prayitno.

Dua posisi terakhir diisi oleh Dwi Rusharyati yang dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes). Serta Sriono Budi Santoso yang menempati pos Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Diskuktransesdm).

Prosesi pengambilan sumpah janji jabatan sepuluh pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Karanganyar, Rober Christanto di kantor BKPSDM Karanganyar. Usai menyematkan tanda jabatan, orang nomor satu di Bumi Intanpari tersebut menegaskan rotasi ini mutlak diperlukan demi penguatan organisasi dan seluruh pejabat baru dituntut langsung tancap gas tanpa waktu jeda.

“Harapan kami kepada semua pejabat yang hari ini resmi terlantik adalah untuk segera membangun sinergisitas yang kuat di masing-masing OPD tempat mereka bertugas, serta mampu memaknai kebersamaan dalam membangun Kabupaten Karanganyar,” kata Rober.

Rober menambahkan pelantikan gerbong eselon dua ini secara otomatis akan memicu efek domino terhadap kekosongan beberapa pos jabatan struktural pada level di bawahnya. Menanggapi situasi tersebut, pemerintah daerah akan bergerak cepat melakukan pengisian agar krisis sumber daya manusia akibat minimnya rekrutmen CPNS dari pusat tidak mengganggu kinerja birokrasi.

“Pelantikan eselon dua ini tentu akan segera disusul dengan penataan jabatan di level bawahnya karena ketika ada pejabat yang naik kelas, maka posisi di bawahnya otomatis menjadi kosong dan harus ditarik ke atas. Mengenai isu regenerasi ASN, kita semua tahu bahwa keran penerimaan CPNS sudah mulai seret dari tahun ke tahun dan kondisi kekurangan SDM ini dialami oleh hampir seluruh instansi, namun kami di pemerintah daerah akan tetap berjalan sambil menunggu arahan serta regulasi lebih lanjut dari pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Karanganyar, Nur Aini Farida memastikan seluruh tahapan seleksi terbuka hingga prosesi pelantikan kesepuluh pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut telah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Rekomendasi dari tim panitia seleksi juga telah dikantongi secara penuh sebelum diterbitkannya surat keputusan bupati.

“Proses seleksi singkatnya sama dengan prosedur sebelumnya, di mana setelah hasil dari panitia seleksi atau pansel mengeluarkan tiga nama besar, langsung kita laporkan ke BKN untuk mendapatkan rekomendasi. Setelah rekomendasi keluar, Bapak Bupati kemudian memilih salah satu nama terbaik untuk ditindaklanjutti ke dalam SK Bupati dan hari ini resmi dilakukan pelantikan terhadap 10 pejabat JPT Pratama,” ucap Kepala BKPSDM Karanganyar.

Farida memaparkan pihaknya kini tengah bersiap untuk mengawal fase penataan lanjutan guna mengisi puluhan formasi kosong di level eselon tiga dan empat yang ditinggalkan oleh pejabat yang baru naik takhta. Prosedur pengusulan nama-nama baru ke tingkat pusat akan segera dilakukan guna memburu izin pelantikan susulan dalam waktu dekat.

“Dampak dari pelantikan eselon dua hari ini, saat ini tercatat ada sekitar 60-an formasi jabatan di level bawahnya yang mengalami kekosongan dan akan segera kita proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prosesnya nanti tetap sama, di mana harus ada usulan resmi dari Bapak Bupati ke BKN untuk mendapatkan rekomendasi serta persetujuan pertek BKN terlebih dahulu, baru setelah itu SK Bupati bisa diterbitkan untuk pelantikan berikutnya,” katanya.

Dengan tuntasnya pelantikan sepuluh kepala dinas dan badan yang baru ini, Pemkab Karanganyar optimistis target-target serapan anggaran dan program kerja tahunan dapat terealisasi lebih cepat. Evaluasi kinerja secara berkala juga akan tetap diberlakukan guna memastikan kesepuluh pejabat baru tersebut mampu menjawab tantangan publik secara konkret.