KBRN,Surakarta: DPR RI akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji Tahun 2025. Evaluasi dilakukan terkait beberapa temuan.

Anggota DPR RI yang juga tim pengawas pelaksanaan haji 2025 Sriyanto Saputro menjelaskan, dari hasil monitoring di lapangan banyak ditemukan masalah yang membuat sebagian jamaah haji Indonesia tak nyaman. Baik menyangkut penginapan, konsumsi, transportasi maupun layanan kesehatan.

Misalnya, jamaah suami-istri terpisah tempat penginapannya, keterlambatan pengiriman konsumsi maupun sarana transportasi. "Terutama saat jamaah dari Mekkah akan mengikuti prosesi Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina)," kata Sriyanto dalam keterangan resminya yang diterima rri.co.id Sabtu (14/6/2025).

Menurut anggota Komisi V Fraksi Gerindra itu, permasalahan ini diduga karena diberlakukannya sistem multi syarikah oleh Arab Saudi. Ada 8 syarikah yg terlibat menangani haji dari Indonesia.

''Satu kloter bisa ditangani beda syarikah, sehingga banyak masalah,'' kata wakil rakyat dari Dapil Jateng IV (Sragen, Karanganyar, Wonogiri) ini.

Selain itu adanya pemberlakuan kartu nusuk. Meski secara umum bisa lebih tertib namun masih gagap.

Mengantisipasi hal yg tak diinginkan, Sriyanto memantau jamaah dari dapilnya di tempat penginapan. Dia bahkan bertemu Bupati Sragen Sigit Pamungkas sekaligus ikut memberi pengarahan kepada jamaah dari Sragen dan Karanganyar.

"Alhamdulillah jamaah kita punya kesabaran tinggi, meski ada beberapa kekurangan bisa memahami," katanya.

Anggota DPR RI dari Dapil IV Jateng (Sragen Karanganyar, Wonogiri) Sriyanto Saputro saat selfie dengan Bupati Sragen Sigit Pamungkas dan jemaah haji di tanah suci. Foto: RRI/Dok Sriyanto Saputro

Terkait dengan evaluasi, lanjutnya, bisa saja nantinya dilakukan oleh panja ataupun pansus. "Harapannya kedepan penyelenggaraan haji lebih berkualitas sesuai harapan Presiden Prabowo," ucap Politisi Partai Gerindra itu.

Timwas juga memantau persiapan di Madinah dengan mendatangi Kantor Kementerian Agama Daerah Kerja Madinah.

Harapannya, terkait adanya kekurangan saat di Mekkah, jangan sampai terulang di Madinah. Sebab diperkirakan jamaah juga akan membludak ke Madinah sebelum kembali ke Tanah Air.

Terkait berbagai masalah yang muncul, kata Sriyanto, juga sudah dikomunikasikan ke Badan Penyelenggara Haji (BPH). Sebab institusi inilah mulai musim haji 2026 yang akan menanganinya.

"Prinsipnya, pelaksanaan haji tahun depan harus lebih baik. Apalagi Presiden Prabowo juga berobsesi biaya haji agar bisa ditekan lagi tanpa mengurangi kualitas pelayanan," katanya menandaskan.

Di sisi lain Sriyanto juga mengapresiasi kerja keras para petugas haji. Dengan kesabaran mereka membimbing dan membantu kelancaran para jamaah. MI