RRI.CO.ID, Sragen - DPRD Sragen tak ingin Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Sragen akan menjadi 'tumbal' dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Komisi 1 mendesak pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat mencarikan solusi konkrit terkait polemik KDMP yang berdiri di lahan sawah dilindungi (LSD).

Ketua Komisi 1 DPRD Sragen, Endro Supriyadi, tak ingin terjadi pembiaran seolah-olah semua tanggungjawab dibebankan kepala desa (Kades). Endro mengatakan, sejak awal sudah mengingatkan Pemkab dalam hal ini bupati untuk mendampingi kades terkait program KDMP. 

Baca juga: Gubernur Larang KDMP Berdiri di Lahan Pertanian 

Bahkan dalam beberapa kali rapat Komisi 1, Bupati sudah didesak untuk mempertemukan antara Kades dengan Kodim guna koordinasi terkait pembangunan KDMP.

"Pemkab harus memberikan solusi konkrit terkait KDMP yang berdiri di atas sawah produktif dan melanggar LSD. Apalagi sudah ada statemen Gubernur Jateng yang tegas melarang penggunaan lahan produktif. Jangan sampai ini jadi masalah di kemudian hari dan kades yang kena," ucap Endro saat ditemui di DPRD Kamis 5 Februari 2026.

Endro mengatakan, statemen Wabup Sragen, Suroto yang hanya mewanti-wanti Kades agar lebih hati-hati terkait pendirian KDMP, terkesan beban diserahkan di pundak kades. Padahal, kades dalam hal ini juga samasekali tidak dilibatkan sejak awal, dan hanya bertugas menyiapkan lahan. 

"Pemkab juga harus memikirkan solusinya bagaimana, jangan hanya semua dibebankan ke kades," ucap dia.

Menurut Politikus PKB itu, jika nantinya harus mencari lahan pengganti, setidaknya Pemkab Sragen harus mendampingi atau memberi masukan terbaik agar semua bisa berjalan. Endro mewanti-wanti pendirian KDMP tidak menabrak aturan, meskipun itu program nasional.

Secara khusus, Endro juga menyoroti tidak adanya transparansi keseragaman spesifikasi bangunan KDMP. Dikhawatirkan kurang adanya transparansi akan membuat bentuk bangunan KDMP berbeda antara satu desa dengan desa lain 

"Transparansi juga penting guna menekan kemungkinan terjadinya kebocoran dana dari pusat," kata dia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu tak memungkiri, bukan tidak mungkin anggaran yang tidak transparan itu akan dijadikan celah untuk 'bermain' pihak-pihak terkait. 

"Kalau tidak transparan, celah terjadinya penyimpangan juga tinggi. Makanya harus ada transparansi terkait spesifikasi bangunan KDMP," katanya menandaskan. MI