RRI.CO.ID, SRAGEN – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sriyanto Saputro, menegaskan komitmennya untuk memastikan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tepat sasaran dan bebas dari pungutan liar. Hal tersebut disampaikan Sriyanto saat melakukan kunjungan kerja di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV, khususnya di Kabupaten Sragen, Kamis 30 April.

Dalam keterangannya, Sriyanto mengungkapkan bahwa sektor perumahan (papan) merupakan salah satu indikator krusial dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Ia merasa bersyukur dapat berkontribusi langsung melalui aspirasi yang diperjuangkannya di tingkat pusat.

Sriyanto memaparkan data bahwa pada tahun lalu, pihaknya telah menyalurkan bantuan untuk 1.045 titik di Sragen. Sementara untuk tahun ini, tercatat sudah ada 803 pengajuan masyarakat yang masuk dalam daftar verifikasi.

"Kalau papan (rumah) memberi kontribusi positif terhadap turunnya angka kemiskinan, tentunya saya ikut bangga. Ini adalah bagian dari kontribusi saya untuk warga Sragen," ujar politikus Gerindra tersebut.

Terkait besaran bantuan, Sriyanto menjelaskan bahwa setiap unit rumah mendapatkan alokasi sebesar Rp20 juta. Anggaran tersebut dibagi menjadi dua peruntukan utama, yakni Rp17,5 juta untuk pengadaan material bangunan. "Yang Rp2,5 juta untuk upah tukang."

Guna mengantisipasi adanya praktik pemotongan dana di lapangan, Sriyanto mengaku telah melakukan filter ketat sejak tahap sosialisasi. Ia mewanti-wanti para kader maupun kepala desa agar menjaga integritas program ini.

"Dari awal saya sampaikan, mindset-nya harus beda. Kalau mau melalui saya, syaratnya jangan sampai ada potongan sepeser pun. Kalau tidak bisa (komit), ya tidak usah sekalian," katanya menegaskan.

Lebih lanjut, Sriyanto menjelaskan bahwa pelaksanaan di lapangan juga dipantau langsung oleh petugas pendamping dari Kementerian Perumahan melalui balai-balai terkait. Koordinasi yang solid antara petugas pendamping, pemerintah desa, dan tim aspirasi diharapkan mampu menutup celah penyelewengan.

"Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini ditujukan untuk warga yang kurang mampu. Kami awasi betul dari awal agar manfaatnya benar-benar dirasakan utuh oleh penerima," kata dia.

Diberitakan sebelumnya upaya Pemerintah Kabupaten Sragen untuk memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mendapatkan support dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2026 ini diproyeksikan Sragen mendapatkan alokasi 303 rehab RTLH dari Provinsi.

Alokasi itu disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di sela menyerahkan bantuan rehab RTLH di rumah Pak Sukri di Dusun Plumbon, Desa Gondang, Kabupaten Sragen, Rabu 4 Maret 2026. "Untuk 2026, ditargetkan perbaikan 10.000 unit rumah tidak layak huni, dengan alokasi 303 penerima di Sragen," ujar Ahmad Luthfi.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Sragen, terdapat 26.943 unit RTLH pada awal tahun 2025. Hingga memasuki tahun 2026, rumah yang berhasil ditangani baru mencapai 1.936 unit. Artinya, Sragen masih memikul "pekerjaan rumah" (PR) raksasa sebanyak 25.007 unit RTLH.

"Pada 2025, Pemprov Jawa Tengah menargetkan peningkatan kualitas RTLH bagi 17.000 penerima di berbagai kabupaten/kota. Di Kabupaten Sragen, realisasi mencapai 350 penerima," kata Gubernur.

Program RTLH lanjut Gubernur, sekaligus menekan angka backlog perumahan di Jawa Tengah yang pada awal 2025 tercatat sebanyak 1.332.968 unit. Hingga akhir tahun, realisasi penanganan mencapai 274.514 unit sehingga sisa backlog menjadi 1.058.454 unit.

“RTLH ini juga sekaligus memenuhi kebutuhan backlog kita yang hampir satu juta itu,” ujar Ahmad Luthfi. MI