REI.CO.ID, SRAGEN – Angka kemiskinan di Kabupaten Sragen Jawa Tengah diklaim mengalami penurunan. Namun realita di lapangan masih memprihatinkan, sebab masih ada puluhan ribu rumah tidak layak huni (RTLH).

Ambisi Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menuntaskan masalah RTLH masih sangat berat. Target penyelesaian ini nyaris mustahil dirampungkan dalam satu periode kepemimpinan bupati jika hanya mengandalkan skema yang ada saat ini.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Sragen, terdapat 26.943 unit RTLH pada awal tahun 2025. Hingga memasuki tahun 2026, rumah yang berhasil ditangani baru mencapai 1.936 unit. Artinya, Sragen masih memikul "pekerjaan rumah" (PR) sebanyak 25.007 unit.

Kepala Dinas Sosial Sragen, Yuniarti, berharap tren penanganan 2.000 unit per tahun dapat terus terjaga. Namun, jika dikalkulasi secara kritis, dengan kecepatan 2.000 unit per tahun, Sragen membutuhkan waktu sedikitnya 12,5 tahun untuk menuntaskan seluruh RTLH tersebut. Jauh melampaui masa jabatan seorang kepala daerah.

"Harapannya setiap tahun itu bisa merehabilitasi 2000 RTLH," ucap Yuniarti, Senin 16 Februari 2026.

Pemerintah daerah mengakui bahwa APBD tidak sanggup berdiri sendiri. Sistem "gotong-royong" pun dijalankan dengan menggaet berbagai pihak.

Seperti mencari anggaran Pemerintah Pusat dan Provinsi. Lantas melalui dana Program BSPS dan APBD Provinsi. Kemudian mengupayakan dari Sektor Publik dan Desa dan CSR perusahaan.

Langkah menarik kontribusi dari Dana Desa, Dana Kelurahan, serta kontribusi BUMD seperti PT Bank Joko Tingkir dan PT BPR BKK Karangmalang. Lantas juga mengupayakan Sektor Swasta dan lembaga pengumpulan dana seperti Lazismu.

"Bantuan dari ASN yang dihimpun Matra, hingga paguyuban pengusaha distribusi pupuk semua diupayakan," ujarnya.

Yuniarti menjelaskan dari program Matra, yang merupakan skema khusus di luar reguler. Data terbaru menunjukkan anggaran sebesar Rp953.600.000 dialokasikan khusus untuk penanganan di 15 desa, namun hanya mencakup 11 unit rumah.

Di sisi lain Pemkab Sragen mengklaim keberhasilan penurunan angka kemiskinan sebesar 1,19 persen, dari 12,41 persen pada 2024 menjadi 11,22 persen pada 2025 berdasarkan data BPS. Penurunan ini diklaim sebagai dampak positif dari program perbaikan rumah. "Alhamdulillah turun ya 1,19 persan angka kemiskinan," ucap dia.

Yuniarti menekankan bahwa esensi program ini adalah kesehatan masyarakat. "Artinya dinding jangan bocor, lantai jangan tanah yang lembab, dan ventilasi harus segar. Jika rumah layak, anak-anak belajar nyaman, dan kualitas hidup meningkat," ujarnya.

Di sisi lain, peran lembaga filantropi seperti Lazismu pada 2025 juga baru mampu menyentuh 11 unit rumah. Meski Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sragen, Ali Rosyidhi, menargetkan penghimpunan dana hingga Rp30 miliar pada 2026. Ada porsi untuk RTLH masih harus berbagi dengan program sosial lainnya.

"Kita harapkan 2026 bisa bertambah lagi, belum dirapatkan, daerah mana yang akan dibantu. Tapi kami berkeyakinan, target kami Rp 30 miliar. Pembagian termasuk RTLH. Kondisi rumah yang dibantu variatif nilainya, tergantung tingkat keparahan nya," katanya. MI